Pemerintah Ampuni Kontraktor yang Telat Kembalikan Data Migas
CNN Indonesia
Kamis, 15 Agu 2019 18:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan pengampunan (amnesti) bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang terlambat mengembalikan data eksplorasi minyak dan gas (migas) di Indonesia. Amnesti itu diberikan dalam bentuk pembebasan sanksi denda.
"Kami memberikan waktu tiga bulan untuk menyerahkan data migas, seandainya ada yang belum dikembalikan kepada negara dari hasil eksplorasi sebelumnya," ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di kantor Kementerian ESDM, seperti dikutip dari Antara, Kamis (15/8).
Arcandra mengungkapkan pihaknya belum mengantongi seberapa banyak data yang belum diserahkan kepada negara.
Ia menduga sejumlah data masih berada di luar negeri, yang mungkin tersimpan oleh kontraktor swasta ketika melakukan penelitian dan eksplorasi.
Apabila dalam tiga bulan KKKS masih belum menyerahkan data eksplorasi migas, KKKS terkait akan dikenakan sanksi denda. Adapun besarannya tidak disebutkan besarannya.
Data Lebih Terbuka
Sebagai upaya untuk meningkatkan investasi, pemerintah kini lebih terbuka untuk memberikan akses data migas kepada investor. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi yang merevisi Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2006.
Dalam beleid terbaru, terjadi perubahan paradigma pengelolaan data dari sebelumnya data dianggap sebagai komoditas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke paradigma infrastruktur dan peningkatan kualitas data. Hal ini diharapkan bisa mengerek investasi di sektor migas.
"Perusahaan-perusahaan migas akan mendapatkan kemudahan akses data. Dahulu perusahaan hanya memiliki data blok migas mereka saja, sekarang mereka bisa melirik data blok-blok di sebelahnya, surrounding area (area sekitar), sehingga analisa mereka lebih akurat lagi," ujarnya.
Pembukaan akses data migas juga sudah dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya Inggris.
"Beberapa bulan yang lalu, Inggris juga membuka data subsurface-nya," ujarnya.
Meski lebih longgar, sambung ia, tidak semua data migas akan terbuka sepenuhnya bagi KKKS. Sejumlah data tetap dirahasiakan tergantung klasifikasi keanggotaan. Anggota yang terdaftar bisa mendapatkan semua akses data. Namun, bagi mereka yang bukan anggota, data yang bisa diakses terbatas.
Adapun jenis data untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tersedia di antaranya data survei umum APBN, data survei umum badan usaha, dan data studi bersama.
[Gambas:Video CNN] (antara/sfr)
"Kami memberikan waktu tiga bulan untuk menyerahkan data migas, seandainya ada yang belum dikembalikan kepada negara dari hasil eksplorasi sebelumnya," ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di kantor Kementerian ESDM, seperti dikutip dari Antara, Kamis (15/8).
Arcandra mengungkapkan pihaknya belum mengantongi seberapa banyak data yang belum diserahkan kepada negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai upaya untuk meningkatkan investasi, pemerintah kini lebih terbuka untuk memberikan akses data migas kepada investor. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi yang merevisi Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2006.
Dalam beleid terbaru, terjadi perubahan paradigma pengelolaan data dari sebelumnya data dianggap sebagai komoditas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke paradigma infrastruktur dan peningkatan kualitas data. Hal ini diharapkan bisa mengerek investasi di sektor migas.
"Perusahaan-perusahaan migas akan mendapatkan kemudahan akses data. Dahulu perusahaan hanya memiliki data blok migas mereka saja, sekarang mereka bisa melirik data blok-blok di sebelahnya, surrounding area (area sekitar), sehingga analisa mereka lebih akurat lagi," ujarnya.
Lihat juga:Di Balik Uang 'Panas' Pinjaman Online Ilegal |
"Beberapa bulan yang lalu, Inggris juga membuka data subsurface-nya," ujarnya.
Meski lebih longgar, sambung ia, tidak semua data migas akan terbuka sepenuhnya bagi KKKS. Sejumlah data tetap dirahasiakan tergantung klasifikasi keanggotaan. Anggota yang terdaftar bisa mendapatkan semua akses data. Namun, bagi mereka yang bukan anggota, data yang bisa diakses terbatas.
Adapun jenis data untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tersedia di antaranya data survei umum APBN, data survei umum badan usaha, dan data studi bersama.
[Gambas:Video CNN] (antara/sfr)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK