Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf menyatakan rencana pembangunan ibu kota baru sudah melalui kajian yang matang. Terlebih, pemerintah juga tak akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata.
"Kan kami ada kajiannya juga, ya ini semacam ada cost-benefit yang dilakukan oleh Bappenas. Tapi pada prinsipnya ini sudah melalui keputusan presiden, jadi tidak ada istilah boros," ucap Gellwynn, Rabu (21/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang tidak ujug-ujug semua langsung sepakat. Orang mengkritik itu wajar," katanya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah berkomitmen tidak akan menggunakan APBN yang bersumber dari penerimaan pajak untuk menutup kebutuhan pemindahan ibu kota.
"Kalau pakai pajak kan itu APBN murni, nah kami pakai aset di Jakarta, itu bisa disebut sumber penerimaan baru alias PNBP. Ini bisa menambal kebutuhan APBN," ujar Bambang.
Sementara, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo mengkritik pemerintah agar tak sekadar membuat pencitraan dan menghamburkan uang negara dengan memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Pasalnya, butuh biaya besar untuk merealisasikan hal tersebut.
"Jadi ini mohon jadi suatu pertimbangan, jangan sampai ada pemborosan biaya untuk kepentingan yang tidak jelas, hanya pencitraan. Semoga bisa dikaji lebih mendalam oleh pemerintah," kata dia.
[Gambas:Video CNN]
Selain itu, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Emil Salim menyatakan dana yang akan dikucurkan untuk pembangunan ibu kota baru sejatinya bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak lainnya.
"Kalau Rp466 triliun digunakan untuk membangun ibu kota, maka Rp466 triliun itu tidak bisa kita gunakan untuk membangun pendidikan di Indonesia Timur dan sebagainya," ucap Emil.