"Intinya kami akan pelajari, lihat. Jadi tidak serta merta kemudian apa yang ditawarkan itu kami langsung penuhi. Kami harus pelajari dulu," katanya di Gedung DPR, Selasa (27/8) kemarin.
Informasi mengenai tawaran kerja sama dari Ping An Insurance untuk membenahi sistem teknologi informasi BPJS Kesehatan disampaikan oleh Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan pekan lalu. Tawaran diberikan berkaitan dengan masalah keuangan yang selalu melanda pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut mengatakan tawaran dari Ping An untuk membenahi BPJS Kesehatan didapat pemerintah saat ia berkenalan dengan petinggi Ping An di Shenzen, China sebulan lalu. Dalam pertemuan tersebut, pihak Ping An menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan persoalan sistem BPJS Kesehatan.
Tak hanya itu, lembaga asuransi terbesar di China itu juga menyampaikan minat untuk berinvestasi di Indonesia. Namun belum juga tawaran tersebut diterima, sejumlah pihak di dalam negeri meminta pemerintah menolaknya.
Pengamat Asuransi Hotbonar Sinaga mengatakan pemerintah bisa saja mempertimbangkan tawaran tersebut. Tapi, ia meminta tawaran dipertimbangkan dengan hati-hati.
Menurutnya, Ping An tak mungkin membantu BPJS Kesehatan secara sukarela. Dalam dunia bisnis, tentu setiap tawaran ada timbal balik yang ingin diminta. Menurutnya, dengan memperbaiki sistem IT BPJS Kesehatan, Ping An berkesempatan memiliki data 222,5 juta peserta di Indonesia.
Kemungkinan terburuknya, Ping An bisa menjual data-data peserta BPJS Kesehatan ke perusahaan farmasi dan rumah sakit. Sebagai perusahaan asuransi, Ping An sejatinya bisa saja menggaet potensi penerimaan anorganik dari aktivitas tersebut.
Tak hanya itu, Ping An tidak pernah beroperasi atau memiliki kantor di dalam negeri. Akibatnya, publik tak bisa mengawasi rekam jejaknya. Sementara itu, menaruh kepercayaan pada perusahaan asuransi yang tak pernah ada di Indonesia malah memperburuk citra BPJS Kesehatan.
[Gambas:Video CNN]
(aud/agt)
[Gambas:Video CNN]