"Kami kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jadi saat ini sedang dibahas Kemenko Perekonomian bersama konsultan," tuturnya, Selasa (3/9).
Ia mengatakan keterlibatan konsultan dilakukan untuk mempelajari dampak kebijakan tiket pesawat bagi makro ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebulan ini kami harap sudah ada kebijakan baru. Selama ini kami memang mengeluarkan dua kebijakan penerbangan murah, pada Mei dan Juli kemarin. Tapi itu kan jangka pendek, nah kebijakan ini nantinya bersifat jangka panjang," jelas Susiwijono beberapa waktu lalu.
Menurut dia, terdapat empat poin yang sedang digodok pemerintah agar tarif murah bisa berlaku dalam jangka panjang. Pertama, efisiensi sektor penerbangan.
[Gambas:Video CNN]
Kedua, efisiensi biaya operasional yang berpengaruh langsung ke struktur tarif. Saat ini, lanjut Susiwijono, pemerintah tengah mencari cara agar bisa meminimalisir biaya avtur, yang memang menjadi momok biaya operasional lantaran mengambil 31 persen dari komponen beban operasional.
Ketiga, pemberian insentif. Rencananya, pemerintah tengah memikirkan insentif fiskal dan non-fiskal agar beban operasional maskapai tidak begitu besar. Keempat, pengkajian beberapa kebijakan pemerintah yang justru diam-diam memperberat beban maskapai. (ulf/agt)