Pemerintah dan BI Sepakati 6 Jurus Angkat Industri Manufaktur

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati enam langkah strategis dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur dalam negeri. Kesepakatan diputuskan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BI (Rakorpusda), Rabu (4/9).

Sebelumnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konstribusi industri manufaktur terhadap perekonomian kian menurun. Pada kuartal II 2019 lalu, kontribusi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi menciut menjadi 19,52 persen dari periode yang sama tahun lalu, 19,8 persen.

Padahal, satu dekade lalu, kontribusi industri manufaktur masih di atas 20 persen. "Kesepakatan tersebut diambil setelah Rakorpusda melakukan asesmen prospek dan tantangan industri manufaktur, serta menyepakati strategi percepatan pengembangan ke depan," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Gedung Thamrin BI, Rabu (4/9).

Perry merinci, langkah strategis pertama adalah meningkatkan efisiensi logistik melalui pembangunan infrastruktur, seperti Pelabuhan Patimban dan pendukungnya.

Lihat juga: BI Sebut Pembangunan Industri Manufaktur Terganjal 2 Masalah

Kedua, mendukung peningkatan iklim investasi melalui sistem perizinan dengan mengimplementasikan Sistem Perizinan Terintegrasi Online Single Submission (OSS) versi 1.1. Ketiga, mendukung harmonisasi regulasi dan program kebijakan untuk meningkatkan produktivitas industri, antara lain melalui penerbitan ketentuan pelaksanaan super deductible tax dan penerbitan penyempurnaan ketentuan pendukung Kendaraan Ramah Lingkungan.

Keempat, mendukung kelancaran sistem pembayaran. Hal ini dilakukan dengan perluasan kerjasama Local Currency Settlement untuk perdagangan internasional dengan dua negara mitra, perluasan kerjasama Local Currency Settlement untuk investasi (Malaysia, Thailand), serta pengembangan sistem pembayaraan melalui perluasan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan peluncuran Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS).

Kelima, mendorong pembiayaan melalui pembiayaan yang berwawasan lingkungan (green financing) melalui pelonggaran loan to value (LTV) dan uang muka, serta pelebaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan perluasan cakupan komponen sumber funding.

Terakhir, mendukung promosi perdagangan dan investasi industri manufaktur.

Hal ini dilakukan melalui fasilitasi negosiasi untuk menjadi pemasok brand global; percepatan ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement / IA-CEPA) negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement / IEU- CEPA); dan, pemanfaatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Chili (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement/ IC-CEPA).

[Gambas:Video CNN]
Selain itu, upaya mendukung promosi perdagangan dan investasi industri juga dilakukan melalui penyelenggaraan West Java Investment Summit (IRU-RIRU-GIRU); dan (v) pameran, misi dagang, serta business matching, antara lain Trade Expo Indonesia di Jakarta.

"Rakorpusda juga menyepakati strategi pengembangan industri manufaktur yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan yang didukung keterlibatan aktif pelaku industri," tuturnya.

Fokus pengembangan produk dimulai pada industri otomotif, tekstil & produk tekstil (TPT), dan alas kaki, serta industri lainnya yang mendukung pengembangan produk-produk di industri tersebut.

Menurut Perry, kinerja sektor manufaktur perlu terus didorong mengingat sektor ini memiliki hubungan yang panjang dan kuat dengan berbagai sektor ekonomi lain. Peran tersebut strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung perbaikan neraca transaksi berjalan Indonesia.

Lihat juga: Harga Minyak Dunia Lesu Terseret Pelemahan Manufaktur AS

Sebagai catatan, sepanjang Januari-Juli, neraca dagang masih defisit US$1,9 miliar. Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan langkah strategis tersebut tengah dilaksanakan oleh masing-masing instansi yang terkait. Namun, koordinasi melalui Rakorpusda diperlukan agar terjadi sinergi dan sinkronisasi kebijakan yang lebih baik antar lembaga.

"Selain sinkronisasi, kami juga bisa mendapatkan masukan," jelasnya.

Misalnya, meski pemerintah sudah membangun infrastruktur utama, letak sentra industri bisa jadi belum bisa dijangkau oleh infrastruktur itu. Karenanya, perlu dibangun akses jalan yang menghubungkan antara infrastruktur utama ke sentra industri tersebut.

"Ada banyak hal yang kami tidak tahu detailnya di lapangan," ucapnya.

Dengan sinergi yang dilakukan, Darmin berharap terjadi penyempurnaan kebijakan ke depan.

Lihat juga: Kepercayaan Bisnis Jerman 'Tiarap', Terendah Dalam 7 Tahun

(sfr/agt)