Luhut Soal Ibu Kota Baru: Tak Mau Pro Kontra ke Surga Saja

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menanggapi pro kontra rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dengan santai. Menurut dia, pro dan kontra merupakan hal yang wajar terjadi ketika pemerintah menerbitkan kebijakan baru.

Respons ini diungkapkannya usai rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) pada Senin (9/9). Kebetulan, ada beberapa anggota Banggar DPR yang turut memberi pandangan terkait pemindahan ibu kota kepada Luhut.

"Kalau tidak mau pro kontra, ya ke surga saja," ujar Luhut yang seketika disambut tawa dari para anggota Banggar DPR di Gedung DPR/MPR.

Luhut menjelaskan kepada para anggota Banggar DPR bahwa rencana pemindahan ibu kota sudah disiapkan dengan studi yang matang. Studi itu tidak hanya menyangkut bagaimana kondisi kawasan yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru, tetapi juga mencakup studi terkait dampak ekonomi yang mungkin didapat Indonesia ke depan.

Lihat juga: Luhut Tak Ambil Pusing Banyak Pihak 'Nyinyir' Mobil Esemka

Studi itu, sambungnya, dikerjakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Selain itu, turut dipertajam oleh studi dari kementerian/lembaga terkait dan kerap dilaporkan perkembangannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari waktu ke waktu.

"Bappenas yang bikin studi komprehensif, kami kumpulkan juga pakar dunia, desain kami sepakat juga di ratas yang lalu akan smart city," terangnya.

Luhut juga turut mengomentari soal kekhawatiran akan munculnya buaya-buaya di kawasan ibu kota baru. Kekhawatiran ini sempat merebak di masyarakat karena kawasan ibu kota baru merupakan alam bebas.

"Kalau ada memang dipelihara, ya dipelihara saja kan bagus. Ya tidak apa, asal jangan buaya darat saja," celetuknya.

Lihat juga: Tol Pertama di Ibu Kota Baru Ditargetkan Kelar Oktober

Pro kontra terkait rencana pemindahan ibu kota sempat disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Noor Achmad. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah terkait pemindahan ibu kota lantaran kebutuhan anggaran belum dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

"Saat ini ada pembinaan ibu kota baru, saya belum melihat program anggaran untuk itu, apakah itu masuk dalam konsolidasi, pengendalian, atau koordinasi? Apakah memang belum tercermin di anggaran kementerian ini?" katanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Rencananya, konstruksi tahap awal akan dilakukan pada akhir 2020.

Sementara itu, pemindahan aktivitas akan dilakukan pada 2024 mendatang. Pemindahan ibu kota setidaknya akan membutuhkan anggaran mencapai Rp466 triliun.

Namun, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipatok hanya sekitar 19 persen dari total kebutuhan anggaran itu. Sisanya, akan ditutup dengan kerja sama dengan badan usaha, BUMN, dan swasta.
[Gambas:Video CNN] (uli/lav)