Bikin Pusing Pejabat Desa, Laporan Dana Desa akan Dipermudah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan tengah meracik skema laporan pertanggungjawaban yang lebih sederhana untuk dana desa. Hal itu dilakukan agar penyerapan dana desa bisa lebih optimal dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengungkapkan dana desa tidak boleh digunakan secara sembrono. Sesuai peruntukannya, dana desa harus dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Hanya saja, para pejabat desa ternyata takut memanfaatkan dana desa lantaran laporan pertanggungjawabannya terlalu rumit. Untuk itu, pemerintah akan memperbaiki skema pelaporan yang ringkas namun tetap mencerminkan tata kelola yang baik.

"Kami akan mengupayakan dari sisi simplicity (kesederhanaan) bisa lebih baik, tetapi dari segi tata kelola juga tidak berkurang," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti di Gedung DPR, Rabu (11/9).

Lihat juga: Ubah Asumsi Makro, Penerimaan Negara di 2020 Bertambah Rp11 T

Tak hanya perbaikan pelaporan, pemerintah juga akan memperbaiki pengelolaan dana desa melalui pelatihan dan pembinaan aparat desa, peningkatan kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan sistem pengawasan.

Pemerintah berharap, selain untuk memberdayakan masyarakat desa, perangkat desa bisa menggunakan dana desa untuk mengembangkan potensi ekonomi desa masing-masing.

Sebelumnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pemerintah mengusulkan anggaran dana desa naik 2,9 persen dibandingkan tahun ini, yaitu dari Rp70 triliun menjadi Rp72 triliun.

Dana desa tersebut akan disalurkan kepada 74.954 desa, di mana setiap desa secara rerata akan menerima Rp961 juta atau lebih tinggi dari tahun ini yakni Rp934 juta.

Penyaluran dana desa dilakukan Kemenkeu berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

[Gambas:Video CNN] (sfr/glh)