PUPR Siapkan Dana Cadangan Rp300 M Bangun Istana di Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku memiliki dana cadangan sebesar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar yang bisa digunakan untuk membangun istana presiden baru di Papua.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dana itu merupakan akumulasi dari setiap dana cadangan di setiap direktorat jenderal kementeriannya. Dana itu memang disediakan khusus untuk membangun infrastruktur yang perlu dibangun secara dadakan.

"Jadi pasti ada cadangan-cadangan yang harus bisa memenuhi kebutuhan unallocated. Bukan mengganggu program yang ada, tapi ada memang dana cadangan, dana darurat sebesar Rp300 miliar," ujar Basuki di JIExpo, Jakarta, Rabu (11/9).

Menurutnya, pencadangan dana dadakan ini tak hanya berlaku di Kementerian PUPR, namun juga berlaku di institusi lainnya. Bagi Kementerian PUPR, dana cadangan ini biasanya digunakan untuk merekonstruksi wilayah-wilayah yang terdampak bencana.

Lihat juga: Kejar Setoran, Jokowi Bakal Rapat Investasi Dua Kali Sepekan

Namun demikian, ia tidak mengetahui, apakah dana ini cukup untuk mendanai pembangunan tersebut mengingat biaya konstruksi di Papua terbilang mahal. Ia mencontohkan, harga tanah di Papua bisa mencapai Rp100 juta per meter persegi. Ini pun belum ditambah dengan harga material yang juga selangit.

Selain itu, ia mengatakan bahwa istana presiden rencananya akan dibangun di bukit yang dekat dengan Jembatan Holtenkamp. Hanya saja, ia mengaku buram ihwal status kepemilikan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi istana.

Namun, menurut informasi yang diterimanya, masyarakat setempat sudah setuju bahwa wilayah tersebut bisa dilakukan pembangunan.

"Belum tahu saya, karena di sana kan banyak kepala suku, sehingga mungkin akan kami lihat dulu. Kalau menurut mereka sih oke saja, tapi kan belum tahu," tuturnya.

Lihat juga: Pengamat Pertanyakan Urgensi Pembangunan Istana di Papua

Untuk itu, Basuki menyatakan bahwa dirinya akan bertolak ke Papua untuk melakukan survei lokasi. Di dalam survei tersebut, ia akan memastikan bahwa calon lokasi istana presiden baru sesuai dengan keinginan Kementerian Sekretariat Negara.

Adapun, menurut informasi yang ia dapat dari Sekretariat Negara, lahan yang akan digunakan untuk istana rencananya seluas 10 hektare. Nantinya, istana presiden ini akan dibuat seperti wisma negara di Jakarta. Sehingga, istana Papua bisa menjadi kantor presiden jika ada keperluan yang mendadak.

"Menurut informasi yang diberikan kepada kami, lahan terdapat 10 hektare," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bakal membangun Istana Kepresidenan di Papua. Kendati demikian, pembangunan dinilai tidak mudah karena pemerintah harus melihat kecukupan APBN hingga ketersediaan lahan untuk pembangunan itu.

Lihat juga: Menperin Sebut Esemka Belum Bisa Jadi Mobil Kepresidenan

"Istana, ini kan yang sulit tanahnya. Ini tanahnya tadi disediakan 10 hektare, gratis. Benar sudah ada? Nanti kalau disampaikan hari ini, de facto sudah diserahkan, saya diskusi dulu dengan para menteri," ujar Jokowi kala merespons tuntutan tokoh Papua.

Tuntutan tokoh Papua terkait pembangunan Istana Kepresidenan di Papua disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo. Ia menyampaikan tuntutan pembangunan istana bertujuan agar presiden juga berkantor di Papua, sehingga tidak hanya berkunjung ke provinsi paling timur di Indonesia itu.

Bahkan, kata Abisai, dirinya akan memberikan secara gratis lahan 10 hektare untuk pembangunan Istana Kepresidenan.

"Terakhir, membangun Istana Presiden di Papua di Kota Jayapura. Saya berkenan dengan pesan almarhum Soekarno. Maka saya menyumbangkan lahan 10 hektar untuk dibangun Istana Kepresidenan RI. Sehingga perjalanan ke Papua, berubah dari berkunjung menjadi berkantor," ujar Abisai.

[Gambas:Video CNN] (sas/glh)