Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengungkapkan program rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) belum terealisasi lantaran pemerintah masih mematangkan konsep untuk implementasi. Jika tidak ada aral melintang, program pembangunan rumah akan dilakukan pada tahun depan.
"Skema keuangan dan segalanya lagi dipersiapkan. Tapi, kalau berjalan, setahun, dua tahun selesai," imbuhnya saat bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Bukalapak soal PHK: Nggak Nyampe 10 Persen |
"Tahap berikutnya, kami akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi kurang lebih 945 ribu ASN, PNS, dan 275 ribu personel TNI, termasuk 360 ribu Anggota Polri," ungkapnya.
Mantan wali kota Solo itu ingin program pembangunan bisa segera dilakukan agar kebutuhan para abdi negara segera terpenuhi. Selain itu juga demi mengurangi selisih antara kebutuhan dan penyediaan rumah (backlog) di dalam negeri yang masih berkisar 11,4 juta.
Di sisi lain, Jokowi ingin para perwakilan asosiasi perumahan turut membantu pemerintah dalam rangka menciptakan formula kebijakan pembangunan perumahan nasional dalam lima tahun ke depan. Tujuannya, agar pemerintah bisa menciptakan kebijakan tepat dan sesuai dengan kebutuhan para pelaku industri, dan berdampak cepat dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.
"Tapi saya minta pendek-pendek saja (masukan), tapi fokus, sehingga kami catat dan akan segera kami tindak lanjuti lewat kebijakan setelah berdiskusi dengan menteri-menteri yang ada," tutur Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, program pembangunan perumahan sebanyak 1 juta rumah masih belum mencapai target. Jokowi mengatakan realisasi pembangunan hanya mencapai 699 ribu unit rumah pada 2015, 805 ribu pada 2016, 904 ribu pada 2017, dan 1,1 juta pada 2018.
Sedangkan tahun ini ditargetkan 1,25 juta unit rumah. Bila target tahun ini tercapai pun, totalnya hanya mencapai 4,75 juta unit rumah. (uli/bir)