Bappenas Klaim Lahan Sukanto Tanoto di Kaltim Mudah Dicabut

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan tak akan ada masalah ketika negara meminta kembali lahan calon ibu kota baru di wilayah Kalimantan Timur yang saat ini konsesinya dikuasai oleh Sukanto Tanoto.

Bambang juga mengaku telah meminta langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengurus pencabutan izin Konsesi Hutan Tanaman Industri milik Sukanto Tanoto itu.

"Enggak ada masalah sama sekali, 100 persen itu adalah tanah negara," kata Bambang di Gedung Lemhanas RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/9).

Mantan Menteri Keuangan itu juga menyebut sebenarnya Sukanto Tanoto sama sekali tak menguasai lahan konsesi di kawasan Kalimantan Timur. Sukanto hanya memegang izin konsesi, sementara lahannya 100 persen masih milik negara.

Lihat juga: Ibu Kota Baru, Pemerintah Tak Akan Asal Beri Aset ke Swasta

Konsesi ini, kata Bambang, diberikan negara dalam bentuk Hutan Tanaman Industri yang tanahnya adalah tanah milik negara. Dengan kata lain, Sukanto hanya mengelola dan harus selalu siap kapan pun lahan itu diminta kembali oleh negara.

"Bukan dikuasai. Saya koreksi itu adalah lahan yang saat ini dipegang konsesinya oleh swasta. Tanahnya bukan milik swasta. Tanah 100 persen milik negara dan negara bisa setiap saat mengambil konsesi itu untuk kepentingan nasional," kata dia.

Lagi pula kata Bambang, soal lahan milik negara yang konsesinya dipegang oleh swasta bukan hanya terjadi di Kalimantan yang kebetulan lahan tersebut akan digunakan sebagai ibu kota baru. Hal serupa, kata dia, pernah terjadi juga di lahan lain yang memang ditarik kembali dari swasta untuk kemudian dikelola negara.

Sejak awal pun kata dia, si pemegang konsesi memang telah diberi informasi ihwal pengambilan kembali lahan oleh negara yang bisa dilakukan secara tiba-tiba.

Lihat juga: Jokowi Cabut Lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru Oktober

"Kan sudah dikasih tau sejak awal setiap pihak mendapat konsesi sudah dikasih tau bahwa suatu saat konsesi mereka bisa diambil kalau negara membutuhkan. Dan itu bukan kejadian pertama kalau ditanyakan ke Kementerian LHK itu sudah dilakukan di beberapa tempat," katanya.

Dia juga memastikan sebelum 2019 berakhir lahan tersebut konsesinya telah dicabut dari Sukanto Tanoto atau pihak manapun yang disebut-sebut menguasai lahan calon ibu kota baru.

"Targetnya sebelum akhir tahun ini sudah beres semua, sehingga perencanaan akan lancar semua, milik siapapun pokoknya kita akan mulai pembangunan ibu kota," kata dia.

Konglomerat Sukanto Tanoto pun telah buka suara soal konsesi lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan calon ibu kota baru di Kalimantan Timur.

[Gambas:Video CNN]
Diketahui, kawasan baru ibu kota terdapat di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Hal ini disampaikan oleh Corporate Affairs Director APRIL Group Agung Laksamana ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com. Menurutnya, lahan yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru berada di area PT ITCI Hutani Manunggal (IHM).

"Lahan itu merupakan mitra pemasok strategis dengan kontribusi signifikan bagi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)," ujar Agung melalui surat elektronik, Rabu (18/9).

Lihat juga: GAPKI Dukung Proses Hukum Perusahaan Sawit Pembakar Hutan

(tst/lav)