Demo RUU KUHP Tekan Rupiah ke Rp14.114 per Dolar AS

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah berada di level Rp 14. 114 per dolar AS pada Selasa (24/9) sore. Posisi ini melemah 0,02 persen dibanding penutupan pada Senin (23/9) yakni Rp14.085 per dolar AS.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menempatkan rupiah di posisi Rp14.099 per dolar AS atau melemah dibanding kemarin yakni Rp14.077 per dolar AS. Pada hari ini, rupiah berada di dalam rentang Rp14.080 hingga Rp14.114 per dolar AS.

Sore hari ini, mayoritas mata uang utama Asia melemah terhadap dolar AS. Dolar Hong Kong melemah 0,01 persen, peso Filipina melemah 0,04 persen, ringgit Malaysia melemah 0,04 persen, yen Jepang menguat 0,1 persen, won Korea Selatan menguat 0,13 persen, dan baht Thailand menguat 0,19 persen.

Namun di sisi lain, rupee India menguat 0,05 persen, dolar Singapura menguat 0,09 persen, dan yuan China menguat 0,16 persen.

Lihat juga: Rupiah Menguat Tipis ke Posisi Rp14.080 per Dolar AS

Sementara itu, mata uang negara maju seperti poundsterling Inggris melemah 0,11 persen terhadap dolar AS, namun dolar Australia menguat 0,13 persen terhadap dolar AS. Di sisi lain, euro tercatat stagnan terhadap dolar AS.

Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan rupiah masih terpapar oleh dampak negosiasi perang dagang antara AS dan China yang terbilang abu-abu. Ini terlihat setelah China tidak jadi melakukan kunjungan ke usaha pertanian AS di Nebraska dan Montana pasca kedua negara melakukan pertemuan interim pada akhir pekan lalu.

Sementara itu, rupiah juga terbebani atas ketidakpastian ekonomi global lantaran rilis data indeks manufaktur (Purchase Manufucturing Index/PMI) versi Markit menunjukkan skor 41,4 dari sebelumnya 43,5.

"PMI dibawah 50 menunjukkan kontraksi, ada keengganan untuk ekspansi," tutur Ibrahim, Selasa (24/9).
[Gambas:Video CNN]Kemudian, aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada hari ini disebutnya tidak berdampak besar ke pasar keuangan domestik. Sebab pemerintah mengusulkan untuk menunda pengesahan rancangan aturan yang dianggap bermasalah kepada DPR seperti Rancangan Kitab Undang-Uundang Hukum Pidana (RKUHP), revisi UU Pertanahan, revisi UU Minerba, RUU Pemasyarakatan.

"Dengan penundaan tersebut pelaku pasar akan tetap tenang dan masyarakat tidak khawatir dengan demonstrasi yang terjadi saat ini," pungkas dia. (glh/agt)