Darmin menjelaskan pemerintah akan memaksimalkan penggunaan dana kelola pungutan ekspor produk sawit di BPDP-KS untuk replanting karena lembaga itu tidak harus menyisihkan sebagian dananya untuk subsidi penyelenggaraan program B20. Dalam program itu, BPDP-KS memberi subsidi atas selisih harga minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters/FAME) dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.
"BPDP-KS tidak sedang ada pengeluaran terhadap subsidi B20 sekarang ini, meski pemerintah ada subsidi terhadap Solar. Artinya, BPDP-KS tidak dalam posisi kesulitan dana karena tidak ada yang perlu dikeluarkan untuk FAME, sehingga fokus gunakan anggaran untuk peremajaan kepala sawit rakyat," ujar Darmin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (24/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, implementasi replanting baru berjalan pada periode Juli-Agustus 2019 dengan realisasi sekitar 51 ribu hektare. Padahal, pemerintah memiliki target replanting sampai 180 ribu hektare sampai akhir tahun.
"Kelihatannya sudah mulai ada hujan di Sumatera bagian utara dan Aceh. Jadi mulai minggu-minggu ke depan, kami akan laksanakan lagi peremajaan kepala sawit," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Dalam program replanting, BPDP-KS memberikan anggaran Rp25 juta per hektare atas lahan sawit petani plasma yang telah terdaftar menjadi penerima dana. Masing-masing petani maksimal mendapatkan dana replanting sampai Rp100 juta.
"Dana itu akan dipakai untuk tebang pohon tua atau tidak produktif, membersihkan lahan, beli bibit bersertifikat," jelasnya.
(uli/agt)