Saran Prabowo ke Jokowi agar Ekonomi Naik ke Level 15 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga seteru Jokowi saat Pemilihan Presiden 2019 lalu, Prabowo Subianto mengatakan ada tiga masalah penting tapi sederhana yang perlu dibenahi pemerintah bila ingin ekonomi Indonesia terbang tinggi.

Masalah tersebut berkaitan dengan energi, pangan dan air. Ia mengatakan berkaitan dengan masalah tersebut Indonesia sampai dengan saat ini cukup payah.

Di bidang energi misalnya, Indonesia sampai dengan memiliki ketergantungan atas impor minyak mentah sampai dengan 16 juta ton dan BBM sebanyak 26 juta ton per tahun. Ketergantungan tersebut membuat Indonesia harus merelakan devisa negara sebesar US$20 miliar amblas dari kas mereka.

Masalah sama juga terjadi di bidang pangan. Walaupun selama ini Indonesia dikenal sebagai negara agraris, ketergantungan terhadap impor masih tinggi.

Lihat juga: Bau Neolib, Prabowo Minta Menteri Jokowi Perbanyak Baca Buku

Data yang dimilikinya per tahun impor gandum mencapai 18 juta ton, beras 2 juta ton dan jagung 1 juta ton. Akibat impor tersebut, negara harus mengeluarkan cadangan devisa sebesar US$5 miliar per tahun.

Prabowo mengatakan berdasarkan perhitungannya dan timnya, masalah tersebut sebenarnya mudah diatasi dalam waktu tidak lebih dari lima tahun. Untuk bidang energi, masalah bisa diatasi dengan menciptakan swasembada energi di dalam negeri.

Caranya, mengkonversi hutan rusak menjadi hutan produktif untuk menghasilkan bioenergi. Catatannya, dibutuhkan 6 juta hektare hutan rusak untuk mewujudkan swasembada guna menutupi kekurangan pasokan energi yang diimpor tersebut.

Lahan-lahan tersebut nantinya bisa digunakan sebagai tempat bercocok tanam singkong dan aren yang merupakan penghasil bioenergi utama. Perhitungannya, investasi yang dibutuhkan untuk membuka 6 juta hektare hutan rusak menjadi lahan produktif sekitar US$18 miliar.

[Gambas:Video CNN]
"Dari 6 juta hektare itu, kita akan dapat 36 juta ton bioethanol, bayangkan," katanya di Hambalang, Kamis (26/9).

Sementara itu di sisi pangan strategi sama juga perlu dilakukan. Untuk menciptakan swasembada pangan, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan lahan rusak menjadi pertanian yang produktif.

Menurutnya, butuh optimalisasi pemanfaatan 8 juta hektare lahan hutan rusak agar swasembada pangan bisa diraih. Lahan seluas itu dimanfaatkan untuk tiga kegiatan.

Pertama, seluas 6 juta hektare, untuk memproduksi 18 juta ton. Kedua, seluas 1 juta hektare untuk memproduksi 10 juta ton beras per tahun.

Lihat juga: Siti Nurbaya Buka Suara Soal Pencabutan Lahan Sukanto Tanoto

Ketiga, seluas 1 juta hektare untuk produksi 10 juta ton jagung per tahun. Total  modal yang dibutuhkan untuk membuka 8 juta hektare hutan rusak menjadi lahan produktif tersebut ia perkirakan mencapai US$24 miliar.

Prabowo mengatakan kalau pemerintah mau melakukan itu, banyak manfaat yang bisa didapat Indonesia. Setidaknya, 28 juta lapangan kerja baru bisa tercipta bila setiap hektare menyerap dua orang.

Selain itu, Indonesia juga bisa memanfaatkan devisa yang dihemat dan dihasilkan dari ekspor swasembada tersebut untuk menggerakkan ekonomi di dalam negeri. Hitungannya ada potensi dana US$37,5 miliar yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memutar roda ekonomi dalam negeri.

Potensi berasal dari penghematan devisa karena tidak impor sebesar US$25 miliar. Potensi lain yang sebesar US$12,5 miliar berasal dari ekspor yang dihasilkan dari swasembada pangan yang diciptakan dari program yang digagasnya tersebut.

Lihat juga: Cadangan Devisa Meningkat ke US$126,4 Miliar

Ia yakin perputaran dana tersebut bisa mendorong ekonomi Indonesia terbang. "Skenario terbaik 15 persen, menengah 11 persen dan terburuk 7 persen, jauh dari skenario tim ekonomi pemerintah yang memasang target optimis di level 6 persen," katanya.

Prabowo mengatakan Indonesia punya potensi lahan besar untuk dimanfaatkan guna mencapai swasembada pangan dan energi tersebut.

Catatannya ada 36 juta hektare lahan yang bisa dimanfaatkan; 16,6 juta dikuasai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 20,8 juta lainnya oleh Badan Pertanahan Nasional.

Bila lahan itu bisa dimaksimalkan untuk swasembada pangan dan energi

"Lahan ada, modal ada sekarang tinggal will saja, mau atau tidak," katanya.

Lihat juga: Pemerintah Buka Ruang Revisi RUU Pertanahan

(agt)