Pemerintah Kerja Sama dengan Swasta Bangun Bandara Singkawang

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan mengerjakan proyek Bandara Singkawang, Kalimantan Barat dengan swasta. Saat ini, mereka mulai menawarkan proyek tersebut kepada swasta.

Direktur Bandara Sinkawang Pramito Hadi mengatakan total kebutuhan investasi bandara tersebut mencapai Rp4,3 triliun. Kebutuhan investasi tersebut dibutuhkan untuk belanja modal dan modal operasi.

"untuk capex kebutuhan Rp1,7 triliun dan modal operasi sebanyak Rp2,6 triliun," katanya dalam acara Market Sounding proyek  tersebut di Kantor BPKM, Jakarta, Senin (7/10).

Selanjutnya, Praminto memaparkan proses analisa kelayakan dari proyek Bandara Singkawang. Praminto mengatakan bahwa dari sisi pendapatan aeronautika, proyek diharapkan bisa memberikan Rp15,9 triliun untuk 32 tahun.

Lihat juga: Rini Pastikan Bandara Jenderal Soedirman Beroperasi Mei 2020

Sementara itu untuk pendapatan nonaeronautika, diharapkan bisa memberikan pemasukan sampai dengan Rp2,1 triliun untuk 32 tahun.Rencananya, operasi komersial di Bandara yang nantinya akan dinamakan "Bandara Komodo" Itu akan dimulai pada tahun 2023.

Praminto mengatakan pembangunan bandara untuk saat ini berada dalam tahap preparasi atau persiapan. Kalau sudah jadi, bandara seluas 151,45 hektare itu juga rencananya akan digunakan untuk melayani penerbangan domestik maupun Internasional.

"Beberapa penerbangan yang akan dilaksanakan dari bandara Singkawang ini adalah ke Surabaya, Semarang, Jakarta, Medan, dan berapa potensial rute yang untuk internasional adalah ke Singapura, Kuala Lumpur, Taiwan, Hongkong, dan Nantinya mungkin ada beberapa alternatif yang lain," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Thomas Lembong mengatakan model kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan Bandara Singkawang tersebut merupakan alternatif pembiayaan infrastruktur yang penting.

[Gambas:Video CNN]
Pasalnya, menurut Thomas, saat ini kondisi ekonomi global sedang tak menentu, sehingga penggunaan APBN harus lebih diminimalkan demi mengurangi ketergantungan pembiayaan.

"Kami sejauh mungkin harus bergeser dari ketergantungan dari APBN. Soalnya ekonomi ini lagi berat, kondisi APBN per hari ini aja outlook-nya kepeleset dari target penerimaan pajak sampai 200 triliun," kata Thomas.

Selain itu, Thomas juga menyatakan bahwa level infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal dari Thailand dan Malaysia.

"Kalau dilihat posisi saing di negara tetangga kita masih jauh ketinggalan dibanding Malaysia dan Thailand. Kita masih defisit infrastruktur meski kita lari kencang bangun infrastruktur, negara tetangga juga nggak berdiri diam mereka juga kencang membangun," imbuh Thomas.

Lihat juga: Jokowi Lanjut Proyek Tol, Saham Konstruksi Bisa Jadi Tabungan

Thomas kemudian menyatakan pembangunan-pembangunanproyekKPBU harus difokuskan, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu poin dari peningkatan infrastruktur di Indonesia. (ara/agt)