Faisal Basri Sebut Rini Soemarno Jadikan BUMN Kacau

Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Faisal Basri mengkritik habis kinerja Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di bawah Menteri Rini Soemarno. Kritik terutama ia sampaikan terkait korupsi dan konsep holding BUMN.

Menurutnya korupsi dan konsep holding BUMN yang ada sekarang ini kacau. Untuk holding, kekacauan tersebut tercermin dari kebijakan Kementerian BUMN di bawah Rini yang menjadikan perusahaan pelat merah beraset kecil menjadi induk perusahaan BUMN.

Misalnya, PT Survai Udara Penas (Persero) yang digadang-gadang akan menjadi induk holding penerbangan. Penas akan membawahi PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan AirNav.

Berdasarkan "Profil Perusahaan BUMN Indonesia" yang dirilis Kementerian BUMN pada 2017 lalu, total aset yang dimiliki Penas pada 2016 hanya Rp49 miliar, jauh di bawah aset Garuda Indonesia yang mencapai puluhan triliun rupiah.

Lihat juga: BPUI Jadi Induk Holding BUMN Asuransi

Sementara berkaitan dengan korupsi, kekacauan disampaikannya terkait sejumlah direksi BUMN yang terkena operasi tangkap tangan KPK. Seperti diketahui, selama Rini Soemarno menjabat sebagai menteri, beberapa direksi BUMN terseret kasus korupsi.

Mereka antara lain Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI Darman Mappangara, Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Wisnu Kuncoro , Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk Sofyan Basir , Direktur Utama Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran I Kadek Kertha Laksana dan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda.

Menurutnya, masalah tersebut cukup menunjukkan Rini gagal menjadi menteri BUMN.

"Melaksanakannya jadi ngaco semua jadi rusak BUMN kita semua," ujar Faisal pada Selasa (15/10) di Jakarta.

CNNIndonesia.com telah meminta tanggapan dari Kementerian BUMN melalui Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro, dan pejabat lainnya seperti Sekretaris Menteri BUMN Iman Apriyanto. Namun, sampai berita diturunkan, mereka belum merespons permintaan tanggapan tersebut.

[Gambas:Video CNN] (hns/agt)