Korpri Sebut Pengurangan Eselon Tak Otomatis Benahi Birokrasi

CNN Indonesia | Senin, 21/10/2019 08:34 WIB
Korpri Sebut Pengurangan Eselon Tak Otomatis Benahi Birokrasi Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Jojon)
Jakarta, CNN Indonesia -- Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menilai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memangkas jumlah eselon menjadi hanya dua level tak akan serta merta membuat proses birokrasi lebih sederhana dan lincah. Pasalnya, ada berbagai macam unsur yang mempengaruhi kinerja sistem birokrasi selain masalah eselon.

Ketua Korpri Zudan Arif Fakhrulloh menyatakan ada lima unsur selain pemangkasan level struktural yang akan mempengaruhi proses birokrasi. Unsur tersebut adalah,  sumber daya manusia (SDM), regulasi yang mengatur aparatur sipil negara (ASN) bekerja, kesejahteraan, sistem karir, dan perlindungan hukum.

"Untuk mewujudkan birokrasi yang lincah dan efektif tidak cukup hanya memangkas eselon, tetapi harus membangun subsistem yang lain, seperti karir, tata kelola harus dibuat lebih sederhana, tidak rumit. Perlindungan hukum harus ada," papar Zudan kepada CNNIndonesia.com, Minggu (20/10).


Menurutnya, ini merupakan upaya Jokowi untuk merancang ulang sistem birokrasi di dalam negeri. Zudan menyebut prosesnya akan berlangsung, minimal enam bulan hingga satu tahun ke depan.

"Ini kan harus dibuat dulu sistem aturannya, dibuat peraturan daerah (perda), peraturan presiden (perpres) di pusat. Ini perlu waktu," terang dia.

Nantinya, Zudan belum bisa memastikan apakah pemangkasan jumlah level eselon ini akan berpengaruh pada belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau tidak. Sebab, penyederhanaan level eselon ini bukan berarti akan mengurangi jumlah ASN di Indonesia.

ASN yang berada di jabatan struktural eselon III dan IV bisa saja dipindahkan ke jabatan fungsional. Bila pemerintah tak menaikkan honor dan tunjangan untuk jabatan fungsional, maka pemangkasan level eselon akan berpengaruh terhadap belanja pegawai.

"Kalau jabatan struktural dipotong, yang fungsional tidak ditingkatkan kesejahteraannya. Itu akan berpengaruh ke APBN, efisien. Tapi kan akan menurunkan kesejahteraan ASN. Penghasilan berkurang," kata Zudan.

[Gambas:Video CNN]
Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk mengkaji lagi rencana ini lebih matang. Zudan juga berharap pemerintah melakukan simulasi terlebih dahulu agar tidak merugikan ASN.

Terkait teknis pemangkasan level eselon, Zudan belum bisa berspekulasi seperti apa. Menurutnya, bisa saja penyederhanaan dilakukan secara bertahap dimulai dari eselon IV terlebih dahulu.

"Tergantung desainnya nanti bagaimana," pungkas dia.

Sebelumnya, Jokowi berencana untuk menyederhanakan jumlah eselon menjadi dua level saja agar birokrasi bisa lebih simpel. Eselon lainnya nanti bisa diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian.

(aud/agt)