Sebagai informasi, sampai dengan periode I pemerintahan Jokowi berakhir, neraca perdagangan dan transaksi berjalan memang 'sakit'.
Untuk neraca perdagangan, BPS mencatat pada periode Januari-September 2019 masih mengalami defisit US$1,95 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mengatakan investasi yang banyak diperlukan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Agar investasi bisa digenjot, Jokowi mengatakan pemerintahannya akan melakukan reformasi birokrasi dan menyederhanakan aturan.
"Hal yang ruwet harus disederhanakan," katanya
Sementara itu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembenahan kinerja perdagangan membutuhkan waktu. Pasalnya, untuk menggenjot kinerja perdagangan, pemerintah juga membutuhkan investasi.
"Butuh waktu, ini rancangan UU Omnibus Law akan segera dibahas dan didetailkan dengan parlemen untuk dipertajam dan dijadikan prioritas," katanya.
[Gambas:Video CNN] (uli/agt)