Tugas Berat Erick Thohir Berantas Korupsi di BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk pengusaha Erick Thohir untuk menggantikan Rini Soemarno sebagai menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet Indonesia Maju. Posisinya terbilang strategis lantaran menyangkut ratusan perusahaan pelat merah di Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan Kementerian BUMN merupakan lahan basah bagi siapa pun yang berniat untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri atau sebagian kelompok. Lihat saja, sederet kasus korupsi terus-menerus menimpa perusahaan pelat merah beberapa waktu terakhir.

"Persoalan di BUMN ini kan kebanyakan politis ya, lahan basah sekali. Jadi, integritas diuji di sini. Ini menjadi tantangan bagaimana untuk bisa menghadapi tekanan politis yang biasanya mengganggu kepentingan BUMN," ucap Faisal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Mengingatkan saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal bulan ini menetapkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI Darman Mappangara sebagai tersangka kasus suap proyek Baggage Handling System (BHS).

Lihat juga: Membaca Maksud Jokowi Jadikan Luhut Komandan Investasi

KPK juga menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Wisnu Kuncoro sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel pada Maret 2019. Ada juga, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk Sofyan Basir yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 pada April 2019.

Kemudian, KPK menangkap Direktur Utama Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran I Kadek Kertha Laksana pada awal September 2019 dan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda terkait kasus suap impor ikan 2018.

Faisal menilai masyarakat menantikan upaya Erick untuk memberantas korupsi yang selalu saja terjadi di perusahaan pelat merah setiap tahun. Pendiri PT Mahaka Media Tbk ini juga diminta agar kebijakan yang dikeluarkan tak memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan yang ia kelola.

"Harus dijaga agar tidak terjadi konflik kepentingan karena beliau (Erick) punya perusahaan juga," terang dia.

Lihat juga: Jokowi Larang Erick Thohir Beli Klub Bola Pakai Uang BUMN

Di sisi lain, sebagai pengusaha, Erick dinilai memiliki nilai tambah untuk membantu mengerek kinerja BUMN, khususnya perusahaan pelat merah yang masih merugi. Faisal menyebut Erick punya kemampuan untuk mengelola manajemen dan keuangan perusahaan.

"Pengalaman beliau (Erick) harusnya ada ilmu korporasi. Jadi, bisa lihat mana-mana saja dirasa tidak efisien dan kurang profesional," ucapnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ekonom Bank Permata Josua Pardede. Menurutnya, BUMN yang kinerjanya masih buruk bisa dikelola lebih baik di bawah kepemimpinan Erick.

"Diharapkan BUMN juga bisa lebih berkembang, mandiri, semakin bagus. Jangan bergantung terus dengan Penyertaan Modal Negara (PMN)," kata Josua.
[Gambas:Video CNN]
Dengan demikian, Kementerian BUMN tak hanya fokus pada pembentukan holding sektoral saja. Hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana perusahaan pelat merah yang merugi bisa diperbaiki.

"Latar belakang Erick ini bisa mengatasi masalah-masalah di BUMN," pungkasnya.

Lihat juga: Erick Thohir Sebut Utang Besar Tak Salah Asal Tak Dikorupsi

(aud/sfr)