Jokowi Perintahkan Luhut Pangkas Impor BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuat terobosan untuk menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Salah satu caranya, dengan mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Khususnya impor BBM yang memberikan dampak sangat besar terhadap defisit neraca dagang atau defisit neraca berjalan kita," ujar Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik 'Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi', di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10).

Kepala negara lantas meminta jajarannya untuk bisa meningkatkan produksi minyak dalam negeri, sehingga implementasi dari energi baru terbarukan dapat dipercepat. Terutama, percepatan program dari B20 ke B30 dan melompat dari B50 ke B100.

Di sisi lain, Jokowi juga mengingatkan Luhut untuk meningkatkan nilai investasi di Indonesia.

Lihat juga: Jokowi Perintahkan Menteri Lanjutkan Kerja Sama Dagang Global

"Kedua berkaitan dengan investasi, saya ingin ke depan investasi kita fokus saja nggak semua dikejar sehingga nggak konsentrasi malah luput," terang dia.

Jokowi mengatakan proyek di Morowali bisa dicontoh untuk memproduksi barang mentah yang selama ini diekspor, seperti bauksit. Ia pun mempertanyakan bauksit yang tak diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi dengan menggandeng BUMN atau swasta.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal petrokimia. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk petrokimia.

Seharusnya, lanjut Jokowi, wilayah Tuban, Jawa Timur, bisa ditetapkan sebagai kawasan petrokimia.
[Gambas:Video CNN]
"Keluaran dari sana bisa jadi barang produk-produk yang enggak perlu impor, termasuk hydrogennya bisa dipakai untuk B30, B50 dan B100," tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi meminta jajarannya mencari industri yang bisa memproduksi barang-barang pengganti impor di dalam negeri.

"Petrokimia bisa, kilang minyak bisa. Betul-betul dikawal agar kita bisa segera mengejar defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan," tandasnya. (fra/bir)