Peremajaan Sawit Diramal 100 Ribu Ha, Jauh dari Target Ma'ruf

Nusa Dua, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memprediksi realisasi peremajaan (replanting) perkebunan sawit hanya mencapai 100 ribu hektare (Ha) pada tahun ini. Proyeksi itu meleset dari harapan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ingin replanting memenuhi target 185 ribu Ha.

Perkiraan itu juga jauh di bawah target awal replanting pemerintah yang sebesar 200 ribu Ha. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan realisasi sulit mencapai target karena terkendala beberapa hal. Mulai dari kondisi cuaca hingga belum siapnya sistem administrasi.

"Kemarin kami terlambat karena kemarau panjang, kalau dipaksakan justru mati nanti," ujarnya di sela pagelaran konferensi sawit tahunan bertajuk Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/10).

Masalah lain karena verifikasi data penerima bantuan dana replanting membutuhkan waktu yang tak singkat. Verifikasi itu dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Lihat juga: Ma'ruf Desak Kementan Kejar Target Peremajaan Kebun Sawit

BPDP-KS melakukan verifikasi atas data dan rekomendasi replanting dari Kementerian Pertanian (Kementan). Verifikasi dilakukan agar tidak ada data ganda dan penerima benar-benar tepat sasaran.

"Kami memang harus verifikasi karena ada banyak nama (calon penerima), padahal ini menyangkut uang Rp25 juta yang diberikan per Ha," ungkapnya.

Atas sejumlah masalah itu, realisasi replanting pun baru mencapai 51 ribu Ha per Agustus 2019. Dari realisasi ini, maka realisasi realistis dari pemerintah hanya mencapai 100 ribu Ha sampai akhir tahun.

Kendati tak mencapai target, namun Musdalifah yakin pelaksanaan replanting akan lebih baik pada tahun depan. Sebab, kendala yang ada saat ini sudah berhasil diselesaikan.

Lihat juga: Batu Bara Bakal Habis, Energi Terbarukan Tak Bisa Ditawar

Misalnya, terkait administrasi, sudah ada sistem data terintegrasi antara BPDPKS dan Kementan. Selain itu, pemerintah sudah meminta lembaga surveyor seperti PT Sucofindo Indonesia untuk membantu verifikasi secara manual sejak paruh kedua tahun ini.

"Nanti Kementan dan BPDPKS berhubungan secara online, tinggal diperiksa, lalu MoU antara bank dan petani. Kalau sistem sudah jalan, pasti bisa. Kami juga minta dukungan dari pihak lain, misalnya lembaga swadaya petani," terang dia.

Sayangnya, Musdalifah enggan memastikan berapa proyeksi realisasi replanting yang sekiranya bisa dicapai untuk tahun depan. Namun, hasil rapat koordinasi yang pernah dilakukan di bawah kantornya sempat menyetujui target replanting sebesar 180 ribu Ha per tahun mulai 2020.

Sebelumnya, Ma'ruf Amin ingin Kementan bisa memenuhi target replanting mencapai 185 ribu Ha pada tahun ini. Sebab, menurutnya, produktivitas industri bisa meningkat bila replanting berhasil.
[Gambas:Video CNN]
"Saya harap bisa didorong peningkatan produktivitas lahan dan daya saing kelapa sawit. Saya minta ke Kementan untuk melakukan program peremajaan perkebunan sawit rakyat yang pendanaannya didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)," ucap Ma'ruf.

Dalam mengejar target itu, Ma'ruf turut meminta Kementan agar bisa menyederhanakan berbagai proses administrasi. Pasalnya, ia mendengar proses administrasi sering kali menjadi penghambat utama terealisasinya program replanting di perkebunan rakyat. (uli/bir)