Sriwijaya Klaim Kerja Sama dengan Garuda Buat Utang Bengkak

Jakarta, CNN Indonesia -- Sriwijaya Air Group mengklaim utang perusahaan membengkak usai kerja sama manajemen (KSM) dengan Garuda Indonesia Group. Alih-alih, membantu Sriwijaya untuk melunasi utangnya kepada Garuda Indonesia dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya, kondisi keuangan Sriwijaya justru makin berdarah.

Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara sekaligus pemegang saham Sriwijaya Group Yusril Ihza Mahendra.

"Menurut persepsi Sriwijaya utang bukannya berkurang, malah membengkak selama di-manage oleh Garuda Indonesia," katanya, Kamis (7/11).

Ia menjelaskan kondisi tersebut dipicu kenaikan biaya operasional Sriwijaya pasca kerja sama. Pasalnya, perawatan armada pesawat dialihkan kepada anak usaha Garuda Indonesia yang bergerak di bidang perawatan pesawat (maintanance, repair, and overhaul/ MRO), yaitu PT GMF AeroAsia.

Sebagai contoh, kru Sriwijaya ditempatkan di hotel dari sebelumnya mereka menempati asrama-asrama milik perseroan.

"Dengan itu, biaya jauh lebih mahal," katanya.

Ia menambahkan terdapat poin kerja sama dalam KSM yang dinilai merugikan Sriwijaya Air. Sebagai pengingat, Garuda Indonesia Grup mulanya menjalin kerja sama dalam bentuk bentuk Kerjasama Operasi (KSO) lewat anak usaha PT Citilink Indonesia dengan Sriwijaya Air pada November 2018 lalu.

Di bulan yang sama, KSO tersebut berubah menjadi KSM. Yusril bilang seiring perubahan KSO menjadi KSM, pihak Garuda Indonesia menarik biaya manajemen (management fee) sebesar 5 persen dan bagi keuntungan (profit sharing) sebesar 65 persen dari pendapatan kotor Sriwijaya Air.
Tak hanya itu, ia bilang rute-rute gemuk milik Sriwijaya diganti oleh Citilink. Sebagai contoh, rute tujuan Bangka Belitung dikurangi dari tujuh menjadi dua kali penerbangan.

"Akibatnya perusahaan bisa kolaps kalau begitu. Jadi ini sebenarnya mau menyelamatkan Sriwijaya atau malah menghancurkan Sriwijaya," katanya.

Meski demikian, pihak Garuda Indonesia mengklaim utang Sriwijaya Group justru berkurang 18 persen. Karena perbedaan pendapat itu, maka kedua pihak sepakat untuk menyerahkan audit kerja sama kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra dan VP Corporate Secretary Garuda Indonesia M. Ikhsan Rosan memilih bungkam saat diminta tanggapan atas konflik tersebut. 
(ulf/agt)