Menko Airlangga Akan Audit Aliran Dana ke Desa Fiktif

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan audit aliran dana ke desa fiktif yang sebelumnya dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku akan memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu untuk mengecek kembali penggunaan dana desa dan jumlah desa yang ada di Indonesia. Sejauh ini, ia belum bisa berspekulasi mengenai penyebab keberadaan desa 'siluman' tersebut.

"Nanti kami lihat dulu karena kan itu perlu audit, kami lihat laporan audit BPK nya," ujarnya, Jumat (8/11).

Ia juga tak mengiyakan apakah ada potensi kesalahan data antar kementerian/lembaga (K/L), sehingga sejumlah dana desa mengalir ke beberapa desa tak berpenghuni.

Lihat juga: Minta Penjelasan Desa Fiktif, DPR Bakal Panggil Sri Mulyani

"Nanti harus lihat data dulu, diaudit dulu," imbuh dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkap keberadaan desa fiktif tak berpenghuni di Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, desa sengaja didaftarkan agar memperoleh jatah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah.

"Kami mendengar beberapa masukkan karena ada transfer yang '' dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," kata Sri Mulyani.

Lihat juga: Eks Mendes Ungkap Modus Desa Fiktif Sedot Dana Desa

Sementara, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Heri Gunawan mengaku akan memanggil Kementerian Keuangan untuk meminta penjelasan tarkait penyaluran dana desa ke desa fiktif. Menurutnya, perlu dilakukan audit terhadap penyaluran dana desa dari 2015 hingga 2019.

"Tidak menutup kemungkinan selain kasus desa siluman di Konawe Sulawesi Tenggara, masih ada dana desa disalahgunakan oleh pihak tertentu di tempat lainnya," pungkas dia.
[Gambas:Video CNN] (aud/bir)