Tak Pernah Keluarkan Izin, Kemendag Duga Impor Pacul Ilegal

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menduga impor pacul yang sempat dipermasalahkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu dilakukan secara ilegal. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardana mengatakan dugaan didasarkan pada izin impor yang dikeluarkan lembaganya.

Ia menyebut lembaganya hanya memberikan satu kali  kali izin impor perkakas tangan pada tahun ini. Izin impor pun tidak diberikan dalam bentuk barang jadi.

"Selama 2019, baru satu kali impor bahan baku untuk perkakas tangan, itu seharusnya berbentuk lembaran, belum diruncingkan, belum ada ujungnya, belum dicat, belum diberi merek, masih berbentuk lembaran plat baja. Jadi ini baru sekali dan itu 400 ton. Kami tidak pernah berikan izin impor untuk cangkul jadi," katanya Jumat (8/11).

Dugaan impor dilakukan secara ilegal menguat saat pihaknya bersama dengan pihak terkait mengamankan ribuan cangkul impor di Surabaya, Jawa Timur dan Tangerang, Banten. Cangkul impor itu diduga masuk tanpa izin alias ilegal dari China.

Lihat juga: Maksud Amarah Jokowi di Balik Impor Cangkul

Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono mengatakan pengamanan ribuan cangkul impor dilakukan sekitar dua minggu lalu. Saat ditemukan, cangkul impor sudah berada di dalam gudang, bukan di pelabuhan atau kapal yang baru mendarat.

Pengamanan ribuan cangkul impor dilakukan karena perkakas itu ditemukan dalam bentuk jadi. Padahal, menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Perkakas Tangan seharusnya masih dalam bentuk belum jadi.

"Saat kami temukan, sudah jadi, sudah ada gagangnya, jadi patut diduga ilegal, tapi ini sedang kami dalami. Sementara posisinya di Surabaya dan Tangerang, diduga dari China," ungkap Veri di Kemendag.

Ia mengatakan untuk mengungkap permasalahan tersebut Kemendag terus melakukan investigasi.

Lihat juga: Impor Cangkul Tinggi, Menperin Salahkan Kesadaran Pembeli

"Apabila nanti terbukti tidak punya izin, maka kami akan rekomendasikan untuk pencabutan izin-izinnya," katanya.

Lebih lanjut ia menduga pemerintah bisa 'kecolongan' impor cangkul ilegal karena ada kekurangan pengawasan di kawasan post border. "Mungkin ini bisa karena dampak post border, tapi ini sedang kami dalami. Tapi pelaku usaha ilegal kan memang masuknya dari mana saja tidak tahu," ujarnya.

Masalah impor cangkul mengemuka setelah Jokowi mengungkapkan kejengkelannya. Ia mengaku heran  Indonesia bisa impor cangkul. Pasalnya, cangkul yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri, justru diimpor.

"Puluhan ribu-ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya yang sudah berkembang, benar cangkul harus impor? Enak banget itu negara yang barangnya kita impor," tutur Jokowi.

Lihat juga: Jokowi Heran Impor Cangkul Hingga Ratusan Ribu Buah

Selain karena bisa diproduksi di dalam negeri, menurutnya, impor cangkul tidak tepat karena Indonesia sedang defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Untuk itu, kepala negara ingin impor bisa dipersulit, sehingga kebutuhan cangkul terpenuhi industri kecil.

"Saya minta LKPP untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokal yang sangat tinggi. Persulit barang impor itu. Setop lah (impor). Ini duit APBN, APBD. Prioritaskan benar bahwa harga murah bukan patokan utama. Murah tapi impor, saya lebih senang beli barang lokal, meski harganya sedikit lebih mahal," katanya.

(uli/agt)