Jokowi Minta Nadiem Urus 58 Persen Naker Lulusan SD dan SMP

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk mereformasi tenaga kerja Indonesia yang umumnya hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menurut data yang dikantongi Jokowi, 58 persen tenaga kerja di dalam negeri merupakan lulusan SMP ke bawah. Padahal, untuk mendapatkan hasil pembangunan industri yang maksimal, ia menilai tenaga kerja yang digunakan seharusnya lulusan pendidikan tinggi.

Jokowi melihat hal ini terjadi karena sistem pendidikan yang belum mumpuni. Oleh karena itu, ia ingin agar Nadiem selaku Mendikbud baru di Kabinet Indonesia Maju bisa membenahi berbagai persoalan pendidikan nasional agar tenaga kerja Indonesia ke depan memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sementara, bagi tenaga kerja lulusan pendidikan rendah yang sudah terlanjur masuk ke dunia kerja, diharapkan bisa tetap meningkat keterampilannya. Caranya, dengan memaksimalkan dampak dari program pendidikan dan pelatihan vokasional.

Lihat juga: Jokowi Bakal Buka Pintu Investasi Asing Lebih Lebar

"Keterampilan angkatan kerja yang eksisting harus semakin produktif dan berdaya. Itu urusan Mendikbud, yang kami harapkan disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri," ucap Jokowi dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11).

Selain itu, Jokowi juga meminta seluruh jajaran menteri agar segera memfinalisasi program Kartu Prakerja. Sebab, program itu diharapkan langsung berjalan mulai Januari 2020 mendatang.

"Tahun depan, saya minta pencari kerja pemilik Kartu Prakerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang disediakan," katanya.

Sejauh ini, pelatihan yang disiapkan pemerintah, yaitu barista, koki, pembuat animasi, desainer grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, programming, coding, dan lainnya.

Lihat juga: Juntrungan Keluh Jokowi soal Bunga Bank hingga Aliran Kredit

Di sisi lain, Jokowi ingin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta ikut serta dalam pemberian pelatihan. "Apalagi BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif," imbuhnya.

Tak ketinggalan, kepala negara ingin program Kartu Prakerja juga mendapat dukungan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah dimiliki pemerintah.

"Tapi BLK diberikan sesuai porsi yang ada, seperti yang lalu saja, jangan ditambah lagi," tuturnya.

[Gambas:Video CNN] (uli/bir)