Wamen BUMN Sebut Restrukturisasi Utang Krakatau Steel Positif

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin menyatakan proses restrukturisasi utang perusahaan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sudah membuahkan hasil yang cukup positif. Proses restrukturisasi sudah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir lantaran jumlah utang perusahaan yang kian membengkak.

Kendati begitu, Budi masih enggan membeberkan seperti apa hasil restrukturisasi utang perusahaan pelat merah itu. Ia menyatakan kementerian masih menunggu laporan lengkap dari Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim.

"Doakan saja restrukturisasi Krakatau Steel bisa selesai. Sebentar lagi Pak Silmy akan panggil teman-teman untuk jelaskan seperti apa, tapi progresnya lumayan positif," ucap Budi di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11).

Sebelumnya, Krakatau Steel tengah melakukan restrukturisasi utang dengan jumlah mencapai US$2,2 miliar atau sekitar Rp35 triliun.

Lihat juga: Staf KS Terduga Teroris Akan Dikeluarkan Jika Terbukti

Dalam mengurangi beban utang perusahaan, perusahaan melakukan restrukturisasi dengan mengajukan perjanjian kredit kepada bank pemberi pinjaman. Selain itu, perusahaan juga melakukan efisiensi besar-besaran.

Salah satunya dengan mengurangi jumlah pegawai. Namun perusahaan memastikan tetap menjamin kesejahteraan pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan data Krakatau Steel, restrukturisasi utang telah mencapai 78 persen dari total utang perusahaan. Lalu, 22 persen sisanya yang berasal dari empat bank swasta akan dituntaskan pada akhir tahun ini.

Sementara itu, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) alias PPA mengaku belum mendapat permintaan untuk membantu restrukturisasi Krakatau Steel dari Kementerian BUMN. Bila tidak ada permintaan, PPA tidak bisa masuk ke program restrukturisasi itu.

Lihat juga: Respons Nasabah soal Laporan Kecurangan Jiwasraya ke Kejagung

Sebab, restrukturisasi utang yang dilakukan PPA perlu mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara suntikan PMN tidak bisa diberikan Kementerian Keuangan bila tidak ada permintaan resmi dari Kementerian BUMN.

Di sisi lain, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang tengah santer diberitakan akan mengisi kursi pejabat di salah satu BUMN mengatakan pernah membahas persoalan Krakatau Steel dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Ahok bilang pembahasan itu dilakukan ketika menemui Erick pada Rabu (13/11) kemarin.

"Iya, ada singgung PT Sarinah, Krakatau Steel juga," ujar Ahok kepada CNNIndonesia.com.

Kendati begitu, belum ada kejelasan di mana posisi Ahok nanti. Apakah akan pula mengurus Krakatau Steel di tengah tumpukan utang yang diderita perusahaan atau mengisi kursi bos di perusahaan pelat merah lain.

[Gambas:Video CNN] (uli/sfr)