Ahok disebut akan mengambil peran di sektor energi. Santer dikabarkan, Ahok akan menjadi petinggi PT Pertamina (Persero). Sementara Chandra akan ditempatkan sebagai bos di BUMN sektor keuangan.
Respons berbagai pihak pun bermunculan atas pencalonan kedua nama tersebut. Bahkan, Presiden pun turut mengomentari Ahok yang diyakininya akan cocok mengisi jabatan bos di salah satu perusahaan pelat merah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut sangat berbeda dengan respons terhadap pengusungan Chandra yang cenderung positif, seperti penilaian beberapa pengamat yang merasa Chandra Hamzah dapat membenahi tata kelola BUMN.
Pengamat BUMN sekaligus Peneliti Senior di Visi Integritas Danang Widoyoko mengatakan, jika dilihat dari sisi prestasi, keduanya merupakan sosok yang memiliki kapabilitas tinggi dalam memimpin suatu perusahaan.
Ahok memang pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada periode 2012 hingga tahun 2014 sebelum akhirnya menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta dari 2014 hingga 2017.
Selama menjabat, Ahok sempat melakukan kebijakan-kebijakan seperti penerapan e-budgeting dalam reformasi anggaran, melakukan pembenahan banjir Jakarta dengan normalisasi beberapa waduk dan kali, serta melakukan penataan ruang dengan relokasi beberapa wilayah seperti Kampung Pulo, Kalijodo, dan Bukit Duri.
Ia pun pernah diberikan penghargaan anti gratifikasi dari KPK dan sejumlah penghargaan dari Bappenas atas perencanaan serta capaiannya selama menjabat.
Menurut Danang, fenomena penolakan terhadap Ahok tak lari dari persoalan politik identitas. Landasannya, adalah sejarah gelap Ahok yang pernah dipenjara terkait kasus penistaan agama.
"BUMN ini soal kinerja, bukan politik identitas. Jadi (politik identitas) tidak relevan," ungkapnya.
Menurut Danang, pengusungan keduanya telah memiliki 'pesan anti korupsi' yang dibutuhkan BUMN yang akhir-akhir ini kerap tersandung kasus korupsi di beberapa perusahaannya.
Perlu Kemampuan Teknis
Sementara itu, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto juga menyampaikan hal yang senada. Menurutnya beberapa pihak yang menolak pengusungan Ahok masih belum bisa melupakan sisi gelap dari masa lalunya.
"Menurut saya sekarang publik itu men-judge (menghakimi) kepada hal-hal seperti dosa masa lalunya, yang menjadi kontroversi di masa lalunya. Semua orang nyecer-nya kesitu, bukan kepada soal-soal teknikal," kata Toto.
"Yang saya takutkan kalau yang terjadi itu misalnya secara kompetensi korporasi dia cocok, tapi tiap hari diganggu aja sama demo dan sebagainya, yang bukan dalam kaitan soal korporasi BUMN namun "kontroversi" masa lalunya, kapan dia bisa fokus bekerja kalau seperti itu?," ungkapnya.
Terlepas dari permasalahan penolakan Ahok, Toto juga merasa kedua calon bos masih belum dapat dikatakan memiliki kapabilitas untuk menjadi petinggi BUMN.
Menurutnya, dari sisi integritas ataupun pencapaian, Ahok dan Chandra memang patut dicontoh. Namun, untuk memegang tombak kepemimpinan di perusahaan pelat merah perlu menguasai sisi teknis perusahaan.
[Gambas:Video CNN]
"Ada kaitan dengan pemahaman terhadap bisnis dari pelayanannya. Future bisnisnya itu harus mengerti. Misalnya, dia akan ditempatkan di pertamina, pertanyaannya dia memahami enggak teknikal aspeknya Pertamina?," imbuhnya.
Toto mengingatkan seorang bos BUMN perlu memahami sisi teknis dan aspek pengembangan kemitraan bisnis. Ahok dan Chandra dinilainya belum tentu dapat memiliki kedua kriteria tersebut.
"Kalau hanya segi integritas saja, akan kurang. Aspek teknikalnya kan bisa eror juga dan itu penting. Misalnya, Pertamina kan korporasi yang lumayan kompleks secara teknologi, kalau mereka kurang memahami ini, bahaya juga," pungkasnya.