Seperti yang diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir mulai memanggil calon direksi dan komisaris BUMN. Akan tetapi, tak semua tokoh tersebut mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, salah satunya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ekonom dari Institute for Development on Economic (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan indikasi kekhawatiran pemilik modal terbaca dari gerak saham BUMN yang cenderung lesu dalam beberapa waktu terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagaimana diketahui, banyak petinggi BUMN yang terjerat kasus korupsi. Fakta tersebut mengindikasikan buruknya tata kelola BUMN.
"Kalau terus seperti ini yang rugi Menteri BUMN sendiri, karena akan semakin sulit mendapatkan kepercayaan dari investor. BUMN nantinya mau menerbitkan surat utang banyak yang skeptis, mau ada mega proyek nanti banyak investor yang meragukan," paparnya.
Lewat Proses Seleksi dan Konsepsi BUMN
Bhima mengusulkan penunjukan pejabat BUMN diselenggarakan melalui proses seleksi. Lewat seleksi, investor bakal lebih meyakini kredibilitas pemimpin BUMN. Dengan demikian, mereka juga bakal mempercayakan modalnya kepada perusahaan tersebut.
"Proses ini akan dipantau oleh investor berkaitan dengan kerja sama dengan BUMN ke depannya. Pasalnya, banyak proyek yang saat ini sedang berjalan dibiayai investor dari dalam maupun asing," katanya.
Di samping itu, ia mengusulkan kepada pemerintah membentuk sebuah konsep pengembangan BUMN dalam jangka panjang. Hal serupa dilakukan oleh holding BUMN Singapura, Temasek Holdings dan Malaysia, Khazanah Nasional Berhad.
Hingga saat ini, ia menilai baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Menteri BUMN belum menyampaikan konsep pengembangan BUMN kepada publik. Mereka juga belum membeberkan solusi penyehatan perusahaan pelat merah yang 'sakit' seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
"Saya juga tidak mendapatkan konsepsi dari BUMN, bagaimana BUMN selamat dari resesi ekonomi global yang mengancam di depan mata," katanya.
Setelah menjabarkan konsep pengembangan BUMN, maka pemerintah bisa leluasa menjelaskan penunjukan pimpinan BUMN. Pastinya, direksi maupun komisaris yang bakal ditunjuk sejalan dengan target pengembangan tersebut.
"Jutaan investor yang memegang surat utang BUMN menanyakan alasannya. Itu yang sekarang logikanya putus," paparnya.
[Gambas:Video CNN] (ulf/age)