Ahok Singgung Mafia Migas di Pertamina Saat Akan Terima SK

Jakarta, CNN Indonesia -- Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (25/11). Ahok sudah tiba di Kementerian BUMN sekitar pukul 09.20 WIB untuk menerima SK tersebut.

Saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Ahok sempat melayani pertanyaan wartawan. Salah satunya, soal mafia minyak dan gas di Pertamina.

Ahok mengatakan tahu soal mafia migas di Pertamina . Tapi menurutnya pemberantasan mafia migas di Pertamina merupakan kewenangan dari direksi Pertamina.

Menurutnya, yang berhak menjawab rencana soal pemberantasan mafia di tubuh Pertamina adalah direksi.

"Saya bukan direktur utama, saya tahu tapi bukan hak saya. Maksudnya mafia migas juga apa ya, saya kan bukan 'godfather'," kata Ahok, Senin (25/11).

Selain Ahok dan Budi, Emma Sri Martini, eks direktur utama Telkomsel juga akan menjadi Direktur Keuangan Pertamina, menggantikan Pahala N Mansury yang hijrah ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sesuai fungsi dan tugasnya, Ahok akan mengawasi direksi dalam menjalankan perusahaan, termasuk memberi nasihat. Pengamat BUMN sekaligus Peneliti Senior Visi Integritas Danang Widoyoko menilai posisi yang diberikan ke Ahok tersebut kurang pas dan tak memberi keleluasaan bagi mantan gubernur DKI Jakarta tersebut dalam mengatur BUMN sektor migas.

Maklum saja, posisi komisaris utama hanya memberikan kewenangan Ahok sampai pada tingkat kebijakan, bukan eksekusi.

Lihat juga: Ditolak SP Pertamina, Ahok Pamerkan Gelar S3 Mako Brimob

"Menurut saya pribadi, hanya pada level kebijakan saja sebenarnya kurang. Akan terasa lebih kalau dia (Ahok) yang mengeksekusi langsung," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/11) malam.

Padahal, Danang menilai, Ahok memiliki kemampuan lebih dari sekadar komisaris utama. Ahok, lanjut dia, sosok ideal sebagai eksekutor bisnis Pertamina
(aud/agt)