Bukan Ahok Kunci Keberhasilan Pertamina, Tapi Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi menduduki kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Ahok ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir lewat persetujuan Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi, secara terang benderang, mengungkap ingin Ahok menjadi pengawas internal perusahaan migas pelat merah itu. Ahok diharapkan mampu menurunkan impor minyak, membangun kilang-kilang minyak, dalam rangka menyehatkan defisit neraca dagang.

Pengamat Energi, sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dengan tegas menilai tidak bisa mewujudkan mimpi sukses Pertamina hanya lewat Ahok. Sejatinya, kunci perbaikan kinerja Pertamina ada di tangan Jokowi.

Alasannya, Ahok hanya duduk di kursi komisaris. Bukan direksi. Peran komisaris terbatas pada pengawasan di luar lingkungan direksi dan memberi masukan terhadap kebijakan. "Peran Ahok tidak akan lebih besar dari direksi. Jangan dibalik, seolah peran komisaris jadi lebih strategis daripada direksi. Tidak," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/11).

Lihat juga: Tangan Terbuka dari OB dan Satpam Sambut Ahok di Pertamina

Belum lagi, keseriusan mengejar target produksi substitusi bahan bakar minyak (BBM) dari minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO) atau biodiesel. Memang, kebijakan ini sudah ditempu pemerintah, namun defisit neraca dagang dan transaksi berjalan sudah terlanjur bengkak.

Alasan lain, Marwan mengisyaratkan Ahok tidak cukup memenuhi syarat untuk duduk sebagai Komisaris Utama Pertamina. Mengutip Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, orang yang menjabat di kursi komisaris merupakan sosok yang memiliki integritas dan kapabilitas di bidang tersebut.

Ini, menurut dia, tak terpenuhi dari Ahok. Ia mengingatkan dengan kasus dugaan korupsi yang menyasar realisasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ketika Ahok menjabat Gubernur. "Dia belepotan dengan masalah korupsi, tapi mendapat perlindungan KPK dan Polri," terang Marwan.

Selain itu, ia melanjutkan Ahok juga tak berhasil memenuhi amanah Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) pada BUMN.
[Gambas:Video CNN]
Hal ini tercermin dari ketidaktransparan Ahok dalam mengelola dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang seharusnya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun justru dikelola secara mandiri di Ahok Centre.

Alasan lain, Marwan melanjutkan Ahok akan kesulitan memberantas mafia migas, sebab pemerintah bersikap acuh tak acuh dengan persoalan ini. Ia mencontohkan era menteri ESDM Sudirman Said saat membuka penyelewengan, tidak ditindaklanjuti oleh Jokowi.

"Kalau memang mafia migas ada, itu berarti direksi yang ditunjuk tidak pernah becus dan ini muara tanggung jawabnya ada di presiden dan menteri yang menunjuk direksi itu. Berarti, yang membiarkan mafia itu ya presiden sendiri. Tak perlu seolah-olah buttuh peran Ahok untuk membersihkan bila hanya butuh ketegasan presiden," kata Marwan.

Terakhir, Ahok diperkirakan kesulitan mencapai target pembangunan kilang minyak untuk mengerek lifting lantaran keuangan Pertamina kacau. Disebut kacau karena negara berutang kepada Pertamina sekitar Rp41 triliun pada 2017-2018.

Lihat juga: Istana Minta Ahok Ubah Pertamina dan Tekan Impor Minyak

Utang itu berasal dari selisih subsidi BBM ke publik dengan nilai keekonomian penjualan minyak. Meski utang akan dibayarkan pemerintah, namun kebijakan tersebut membuat keuangan perusahaan terganggu sampai saat ini.

"Ini membuat perusahaan sulit memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan kilang karena diminta menjalankan program politik pencitraan. Jadi, ini semua kuncinya ada di pemerintah, ada di presiden, bukan Ahok," imbuh Marwan.

Belum lagi, Serikat Pekerja (SP) Pertamina yang menolak kehadiran Ahok. Dikhawatirkan, penolakan membuat iklim bisnis tak kondusif bagi perusahaan di tengah tuntutan untuk menjadi lebih baik.

Pengamat Energi dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menilai sosok Ahok tidak serta merta bisa memperbaiki Pertamina bila tidak ada dukungan penuh dari pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab pada kinerja perusahaan. Apalagi, jabatan yang diberikan kepada Ahok cuma sebatas komisaris.

Lihat juga: Cuma Satu Karangan Bunga Sambut Ahok di Kantor Pertamina

"Komisaris dan direksi sebenarnya merupakan sosok yang terbatas bila pemerintah seolah menanti dobrakan dari Ahok menjadikan Pertamina lebih baik. Seharusnya, perannya lebih strategis, misalnya menteri," jelasnya.

Misalnya, ketika pemerintah berharap Ahok bisa menekan impor minyak, tidak mungkin dikejar bila lifting migas rendah. Artinya, diperlukan kebijakan pembangunan kilang. Meski demikian, patut diketahui, pembangunan kilang bukan lah kebijakan perusahaan.

Pertamina, katanya, hanya sebagai eksekutor dari target yang ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selagi, pemerintah tidak serius mengejar target RPJMN, maka Pertamina pun pada akhirnya hanya mengikuti pemerintah saja.

"Begitu pula bila berharap ada pemberantasan mafia migas. Petral memang sudah dibubarkan, tapi Pertamina masih begini-begini saja karena pemerintah juga tidak berusaha menutup celah yang lain," tegas Redi.

Lihat juga: Ahok Resmi Jadi Komut, Pertamina Langsung Rombak Direksi

Namun, nasi sudah menjadi bubur. Ahok sudah terlanjur ditunjuk jadi komisaris utama, maka yang perlu dilakukan hanyalah pembuktian. Begitu pula dengan pihak-pihak yang masih menentang, seperti Serikat Pekerja Pertamina.

"Ya sudahlah, silakan pak Ahok bekerja, serikat bekerja lakukan apa yang bisa diberikan ke Pertamina dan demi merah putih. Justru ini ajang pembuktian pak Ahok," tuturnya.

Sementara, bila serikat masih bersikeras menolak, menurutnya, lebih baik ditempuh jalur gugatan ke pengadilan agar surat keputusan dibatalkan. Hal ini jauh lebih baik ketimbang hanya protes atas penunjukan Ahok. (bir)