Respons Jokowi, BPJS Kesehatan Janji Bereskan Masalah Defisit

Jakarta, CNN Indonesia -- BPJS Kesehatan berjanji akan menyelesaikan persoalan defisit yang terus terjadi sejak lembaga ini berdiri pada 2014 lalu hingga saat ini. Hal tersebut merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut BPJS Kesehatan paling bertanggungjawab atas permasalahan defisit yang terus menerus terjadi.

"BPJS akan menyelesaikan hal ihwal dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk soal defisit. BPJS siap menyelesaikan masalah defisit ini sebagaimana arahan presiden," ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris kepada CNNIndonesia.com, Minggu (1/12).

Lihat juga: Menkes Terawan Minta BPJS Kesehatan Fokus Layanan Dasar

Ia mengakui kalau BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang juga bertanggungjawab agar operasional dari program JKN bisa berlangsung dengan baik. Sebab, jika defisit terus membengkak, maka bukan tidak mungkin program itu jadi terganggu.

"Setelah presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi kembali melakukan sidak ke layanan BPJS di RSUD Subang pada Jumat (29/11) kemarin. Dari agenda itu, ia menyatakan defisit BPJS Kesehatan tidak disebabkan oleh rumah sakit maupun masyarakat.

"Kalau BPJS yang memang harus diselesaikan, kan di BPJS-nya, bukan di rumah sakitnya, bukan di pemegang kartu BPJS-nya. Di institusi BPJS-nya bagaimana agar defisit bisa dikendalikan," papar Jokowi.

Lihat juga: Jokowi Sebut BPJS Paling Bertanggung Jawab Atasi Defisit

Menurut dia, BPJS Kesehatan harus mampu mengendalikan defisit, mengingat anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk membantu eks PT Askes (Persero) ini sudah besar.

Dalam sidak layanan BPJS tersebut, Jokowi menyebut hampir 90 persen pasien yang ditemui menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sementara, 70 persen di antaranya merupakan masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan 20 persen sisanya adalah peserta mandiri.

"Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya, memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit," terang Jokowi.

Informasi saja, ini bukan pertama kalinya Jokowi melakukan sidak ke rumah sakit. Jokowi sempat berkunjung ke Provinsi Lampung, Jumat (15/11) lalu untuk mengecek RSUD Dr H Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung.

[Gambas:Video CNN] (aud/osc)