Jokowi Minta Bulog Lapor Potensi Penumpukan Beras Jauh Hari

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pihak yang terkait dalam tata kelola cadangan beras pemerintah (CBP) memberitahu potensi penumpukan pasokan beras dari jauh-jauh hari. Tata kelola itu diurus oleh kementerian hingga Bulog.

Informasi itu diperlukan agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat dalam mengantisipasi penumpukan cadangan beras. Sebab, bila tidak, ia khawatir penumpukan pasokan hanya membuat kualitas beras menurun dan biaya perawatan mutu membengkak.

"Terkait penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan harus (diberitahu) jauh-jauh hari karena kita harus pikirkan dan putuskan. Di samping meningkatkan biaya perawatan (penumpukan beras) juga berpotensi menurunkan mutu beras yang ada," ucap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/12).

Untuk itu, ia meminta agar semua pihak yang terkait dalam urusan tata kelola CBP bisa saling bersinergi dan menerapkan manajemen kelola yang lebih baik. "Saya minta manajemennya segera diselesaikan, dibereskan, dibuat pola-pola baru, sehingga tidak menjadi beban bagi Bulog," katanya.

Lihat juga: Bulog: Beras Rusak Akan Dilelang, Bukan Dibuang

Pernyataan kepala negara ini seakan menanggapi masalah kelebihan pasokan beras yang ada di gudang-gudang Bulog. Bahkan, perusahaan pelat merah itu berencana membuang sekitar 20 ribu ton beras akibat penurunan kualitas.

Beras itu perlu dibuang karena masa penyimpanan sudah melebihi empat bulan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Kendati begitu, menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, beras itu tidak serta merta dibuang percuma. Namun, beras itu akan diolah menjadi berbagai produk, misalnya tepung beras. Selain itu, juga berpotensi untuk dihibahkan menjadi pakan ternak dan diolah menjadi ethanol.

Rencananya, beras akan dilelang sebelum beras diolah jadi produk lain. "Mekanismenya akan dilelang. Nanti terserah yang membeli untuk dijadikan apa. Yang mau dijadikan tepung juga silahkan. Tapi lelangnya harus jadi tepung, bukan beras. Ada perjanjiannya nanti," terangnya.

Lihat juga: Harga Beras Naik Dipicu Harga Gabah di Tingkat Petani

Sebelumnya, bersamaan dengan rencana 'pembuangan' beras, Bulog sempat meminta agar pemerintah melalui Kementerian Keuangan bisa membeli pasokan beras tersebut. Perhitungannya, beras yang turun kualitasnya bernilai Rp160 miliar.

Kendati begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin menunggu keputusan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait pembelian beras yang akan dibuang oleh Perum Bulog. Bila Airlangga memberi perintah pembelian, maka Kementerian Keuangan akan menggelontorkan dana ke Bulog.

Oleh karenanya, sambung dia, perlu dilakukan rapat koordinasi di bawah pimpinan Airlangga. Sebab, Kemenko Perekonomian merupakan penanggung jawab atas berbagai kebijakan di kementerian/lembaga teknis.

"Nanti kami lihat kalau sudah dirapatkan oleh Menko (Perekonomian). Saya lihat semuanya bagaimana permintaannya," ucap Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]

(uli/sfr)