Kementerian BUMN Kaji Pengganti Direksi Dipecat Karena Harley

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mengkaji tiga nama yang bakal ditunjuk sebagai pelaksana tugas direksi PT Garuda Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Kartika Wirjoatmajo menyusul pemecatan empat direksi yang berkaitan dengan penyeludupan Harley Davidson.

"Sedang dikaji, sedang dikaji. Justru itu kita sedang koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Udara," kata Kartika di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/12).

Kartika menjelaskan bahwa Kementerian BUMN akan memilih orang yang cocok dan bisa membawa perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Kementerian BUMN, kata Kartika, masih intens berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan hal ini.

"Karena kita tahu bahwa dalam kasus ini harus ada juga penyeimbangan dari Ditjen Perhubungan Udara supaya nanti prosesnya tetap terjaga supaya nanti keselamatan penumpang terjaga," ujar dia.

Lihat juga: Kementerian BUMN: Rudiantara Jadi Dirut Baru PLN

Dipastikan Kartika bahwa proses pemilihan ini tidak akan mengganggu jalannya pelayanan penerbangan Garuda Indonesia. Pihaknya juga kini masih melakukan proses pemeriksaan terhadap kasus penyeludupan barang mewah itu.

"Kami sedang proses, tapi intinya kami yakinkan kami akan lakukan investigasi dan menggunakan koridor hukum dan memastikan keselamatan penumpang tetap terjaga," tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, Garuda Indonesia tertangkap tangan oleh Ditjen Bea dan Cukai membawa Motor Harley Davidson selundupan. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, penyelundupan ternyata melibatkan Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara.

Atas keterlibatan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan untuk memecat Ari dari posisinya. Selain memecat Ari, Kementerian BUMN juga memutuskan untuk memecat beberapa direksi yang berada di pesawat saat penyelundupan terjadi.

Hingga kini kasus tersebut masih diselidiki petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. DJBC perlu menilai modus yang digunakan sebelum memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut.

[Gambas:Video CNN] (ctr/agt)