Jokowi Terapkan Tiga Strategi Biayai Pembangunan 2020-2024

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyatakan akan menerapkan tiga strategi utama dalam membiayai pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pertama, meningkatkan integrasi alokasi pendanaan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan integrasi tersebut utamanya akan dilakukan pada proyek prioritas dan strategis.

Kedua, meningkatkan inovasi skema pendanaan. Inovasi antara lain akan dilakukan melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), bauran pembiayaan dan hibah ke daerah berbasis hasil.

"Ketiga, memperkuat penyusunan rencana program pembangunan dan memastikan kesiapan pelaksanaan," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (16/12).

Lihat juga: APBN Cuma Bisa Tutup Rp620 T dari Kebutuhan Infrastruktur

Strategi tersebut harus dijalankan karena kebutuhan investasi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar enam persen pada periode 2020-2024 cukup besar.

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian PPN/ Bappenas Velix Vernando Wanggai seperti dikutip dari Antara mengatakan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk membiayai pembangunan pada periode tersebut mencapai Rp35.428 triliun.

Dari total kebutuhan pendanaan tersebut, pemerintah ditargetkan bisa memenuhi sekitar 9,4 persennya. Sementara itu, BUMN diharapkan bisa memberikan sumbangan pendanaan sebesar 8,8 persen.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan dengan kondisi tersebut praktis pemerintah akan mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan dari sektor swasta.

Lihat juga: Pemerintah Andalkan Swasta Dalam RPJMN 2020-2024

Selain itu, pemerintah juga akan mengandalkan inovasi pembiayaan berbentuk KPBU supaya kebutuhan tersebut bisa dipenuhi.

"Suatu proyek kalau punya nilai ekonomi tinggi, keuntungan tinggi, akan diserahkan kepada swasta untuk mengelolanya," katanya.

Sebagai informasi, inovasi dalam pembiayaan pembangunan memang sempat menjadi fokus dari pemerintahan Jokowi periode pertama.

Inovasi dilakukan karena anggaran yang dimiliki oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan terbatas.  Pasalnya, dari total anggaran sebesar Rp5.000 triliun yang diperlukan pemerintah untuk membangun infrastruktur pada periode 2014-2019, pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar Rp1.941 triliun atau 40 persennya saja.

Lihat juga: Jokowi Kembali Minta BUMN Setop Kuasai Proyek Infrastruktur

Inovasi sedikit banyak telah membuahkan hasil. Untuk inovasi berbentuk KPBU misalnya, pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, sudah mulai bisa digunakan untuk membiayai pembangunan proyek.

Terdapat beberapa infrastruktur besar berskema KPBU yang sudah berhasil berjalan pada waktu itu. Pertama, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.

Setelah terkatung-katung tidak jelas selama hampir 40 tahun, pada 2017 lalu proyek bernilai investasi Rp2 triliun lebih akhirnya bisa dimulai dengan skema pembiayaan KPBU. Proyek lain, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang.

Proyek PLTU bernilai investasi Rp40 triliun dan sudah direncanakan sejak 2006 lalu tersebut akhirnya bisa mulai dilaksanakan dengan skema pendanaan KPBU pada 2016 lalu.

Lihat juga: Pembangunan Berkelanjutan Butuh Dana Fantastis Rp67 Ribu T

Inovasi lain, pembiayaan infrastruktur non APBN (PINA). Skema tersebut berhasil diterapkan dalam pembangunan proyke tol bernilai investasi Rp70 triliun yang dilaksanakan oleh PT Waskita Toll Road dan Proyek PLTU Meulaboh bernilai Rp7,5 triliun.

Skema pembiayaan tersebut akan dikembangkan ke proyek lain, seperti; tol di Sumatera Utara bernilai investasi Rp13,4 triliun, pembangkit dan transmisi listrik.

Meskipun sudah berjalan, tapi Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan inovasi pembiayaan tersebut. Rekomendasi tersebut salah satunya diberikan terhadap pelaksanaan inovasi pembiayaan proyek berbentuk KPBU.

Rekomendasi mereka berikan karena skema pembiayaan proyek tersebut masih banyak belum dipahami oleh pejabat di daerah.

"Kami melihat masih perlu peningkatan pemahaman terhadap skema KPBU yang dapat mengatasi keterbatasan APBD ini. Terutama merealisasikan pembangunan infrastruktur yang tingkat pengembaliannya di bawah tingkat rate komersial," kata Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN] (agt/agt)