Tahun Ini, 10 Kementerian Asuransikan Barang Milik Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menyatakan 10 kementerian/lembaga (K/L) bakal mendaftarkan asetnya untuk diasuransikan kepada konsorsium asuransi barang milik negara (BMN) pada tahun ini. Artinya, aset pemerintah yang akan diasuransikan bakal bertambah.

Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Encep Sudarwan menuturkan 10 K/L yang berencana mengasuransikan asetnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Keuangan, termasuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Lalu, Badan Informasi dan Geospasial (BIG), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kenapa hanya 10? Karena bertahap dulu. Polanya sama seperti Kementerian Keuangan nanti," ujarnya, Jumat (10/1).

Lihat juga: Klaim Banjir Atas Barang Milik Negara Rp50,6 Miliar

Nantinya, aset yang diasuransikan berupa gedung dan bangunan. Hal ini persis seperti yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Encep mengatakan K/L yang mengasuransikan asetnya akan terus bertambah setiap tahunnya. Ia merinci pada 2021 terdapat 20 K/L yang memasukkan asetnya ke konsorsium asuransi BMN dan 2022 ada 40 K/L. "Nanti 2023 seluruh K/L," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Direktorat Kekayaan Negara (DJKN) Isa Rachmatarwata menyatakan aset negara yang diasuransikan sejauh ini hanya dari Kementerian Keuangan. Jumlah yang diasuransikan 1.360 BMN dengan nilai Rp10,8 triliun dan premi Rp21 miliar.

Lihat juga: Erick Thohir Ogah Gonta-Ganti Direksi Perusahaan BUMN

"Kementerian Keuangan telah mengasuransikan berupa gedung dan bangunan kepada konsorsium asuransi," jelasnya.

Kementerian Keuangan pertama kali menerima polis asuransi BMN pada Desember 2019 lalu.

Pemberian polis asuransi tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kontrak payung penyediaan jasa asuransi BMN dan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilaksanakan pada November 2019.
[Gambas:Video CNN] (aud/bir)