Jokowi Minta Pangeran MBZ Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) menjadi dewan pengarah dalam membangun ibu kota baru negara di Kalimantan Timur. Permintaan itu kabarnya disampaikan secara khusus oleh kepala negara.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, jabatan pasti untuk MBZ belum ditentukan, namun ia akui ada permintaan tersebut dari Jokowi.

"Title-nya masih belum ditentukan, tetapi beliau akan berperan sebagai dewan pengarah bersama beberapa nama lain," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (13/1).

Kendati begitu, ia belum memberitahu publik terkait alasan dibalik permintaan Jokowi itu. Misalnya, apakah permintaan itu dilakukan dalam rangka menjaring investasi dari Abu Dhabi di ibu kota baru.

Lihat juga: Ke UEA, Jokowi 'Pamer' Teken Deal Bisnis Rp314,9 T

Luhut juga tidak mengungkap siapa saja tokoh-tokoh lain yang sekiranya akan masuk dalam tim dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Ia juga tidak memberi informasi kapan sekiranya tim tersebut sudah bisa efektif memberi pengarahan pembangunan ibu kota baru.

Luhut hanya menekankan bahwa Jokowi ingin pembangunan ibu kota negara baru berjalan sesuai rencana. Salah satunya bisa meminimalisir penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN, sambung Luhut, hanya akan digunakan untuk membangun kantor-kantor pemerintahan. "Selain dari itu, akan dilakukan dengan dana swasta dan investasi," ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan bahwa kunjungan kerja Jokowi ke Abu Dhabi juga bertujuan untuk menawarkan investasi ibu kota negara baru kepada negara-negara yang akan hadir di perhelatan Abu Dhabi Sustainability Week di Uni Emirat Arab.

Lihat juga: Luhut Klaim UEA Minat Investasi Properti di Aceh

"Presiden ingin mengajak dunia internasional untuk menjadikan ibu kota baru sebagai satu showcase, contoh dunia mengenai sustainability city dengan berbagai aspek seperti yang Presiden katakan, misalnya zero emision, compact city. Presiden ingin tawarkan ibu kota negara baru sebagai visi Indonesia ke depan," kata Pratikno.

Sementara dari Abu Dhabi, kedua negara setidaknya sudah menandatangani 16 perjanjian kerja sama. Lima perjanjian berupa kerja sama antar pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme.

Sedangkan 11 perjanjian lain merupakan kerja sama antar bisnis di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi total nilai investasi sebesar US$22,89 miliar atau sekitar Rp314,9 triliun.

[Gambas:Video CNN] (uli/bir)