Jokowi Pastikan APBN untuk Ibu Kota Baru Tak Sampai Rp100 T

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek pembangunan ibu kota negara baru tidak akan mencapai Rp100 triliun. Estimasi ini muncul berkat berbagai variasi pembiayaan yang akan dilakukan pemerintah.

"Kalau saya lihat, pemerintah tidak akan keluar lebih dari Rp100 triliun," ucap Jokowi saat rapat terbatas mengenai pembangunan ibu kota baru di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (15/1).

Bila merujuk pada target awal, estimasi anggaran pembangunan ibu kota baru sebesar Rp100 triliun mencapai 21,45 persen dari total kebutuhan dana mencapai Rp466 triliun. Angka ini sedikit lebih tinggi dari asumsi awal sekitar 19 persen dari total kebutuhan.

Kendati begitu, ia meminta para jajaran menteri untuk kembali menghitung berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan begitu, angka pasti bisa muncul dan harapannya tetap tidak membebani keuangan negara.

Lihat juga: Berkaca dari Jiwasraya, BEI Minta Sekuritas Teliti Beli Saham

Untuk menghitung kebutuhan dana yang harus ditanggung pemerintah, kepala negara meminta para menteri untuk mematangkan data pengerjaan proyek ibu kota baru. Misalnya, memetakan kluster mana saja yang bisa ditawarkan ke BUMN dan swasta.

Berdasarkan rencana awal, pemerintah sejatinya hanya akan membangun kluster pemerintahan yang meliputi kawasan Istana dan gedung kementerian/lembaga. Sementara kluster lainnya bisa digarap oleh BUMN dan swasta, misalnya kluster kesehatan, riset, pendidikan, dan lainnya.

"Di luar itu (kluster pemerintahan) baru kami berikan ke PPP (Public Private Partnership) ataupun dikerjakan investasi, sehingga saya harap betul-betul dihitung secara detail. Pemerintah harus keluar berapa," katanya.

Jokowi ingin berbagai pemetaan ini bisa segera rampung agar jadwal konstruksi yang sudah direncanakan bisa dijalankan. Begitu juga soal pembebasan lahan.

Lihat juga: Jokowi Minta Pengusaha Muda Dukung Rencana Ibu Kota Baru

"Masalah lahan, Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) dan Menteri LHK (Siti Nurbaya) bisa segera dirampungkan, sehingga arsitek desainer bisa masuk dan selesaikan desainnya," ungkapnya.

Tak ketinggalan, kepala negara juga mengingatkan Menteri LHK untuk segera membuat kebun bibit seluas 100 hektare yang akan ditanami 17 juta bibit. Hal ini guna menciptakan ekosistem mangrove dan tanaman lain.

Sementara terkait aturan hukum, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan rancangan regulasi sudah selesai di tangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Rencananya, rancangan itu akan segera diberikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebelumnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu sudah menetapkan lokasi bagi kawasan ibu kota negara yang baru. Ia memilih Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur.

[Gambas:Video CNN] (uli/age)