Erick Thohir soal Mafia di BUMN: Kita Sikat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri BUMN Erick Thohir mengaku tak segan menyikat mafia-mafia di perusahaan BUMN. Ia menegaskan akan serius meluruskan integritas seluruh perusahaan BUMN sebagai langkah restrukturisasi perseroan pelat merah bermasalah.

Restrukturisasi perseroan merupakan salah satu rencana Kementerian BUMN pada 2020-2024. Ia mencontohkan masalah terkait restrukturisasi PT TPPI (Trans Pacific Petrochemical Indotama) yang tak berjalan selama 15 tahun.

Erick mengaku membereskan mafia yang selama ini menjadi akar masalah restrukturisasi TPPI. "Karena bergulir di situ mafia-mafian, tapi kita sikat, sehingga bisa jalan," tutur dia, Selasa (28/1).

Erick juga memastikan akan terus memantau proses restrukturisasi TPPI berjalan lancar. Dengan demikian, perusahaan bisa beroperasi optimal.

Lihat juga: Erick Thohir Tak Suka Rumah DP 0 Rupiah Ala Anies

TPPI merupakan anak usaha dari PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro). Perusahaan berdiri pada 1995 oleh Tirtamas, namun krisis moneter memaksa pemilik menyerahkan perusahaan kepada pemerintah. Kemudian Tuban Petro sebagai holding dibentuk menyelesaikan utang Tirtamas.

Tuban Petro dibentuk pada 2001 oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai upaya penyelesaian utang Rp3,2 triliun dari Grup Tirtamas Majutama kepada sejumlah bank.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan fokus mengejar penyelesaian utang TPPI. Harap maklum, TPPI merupakan salah satu tulang punggung industri petrokimia nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang pemerintah mencari mekanisme yang sesuai agar masalah utang TPPI bisa selesai.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) mencatat total utang TPPI pada 2012 lalu sebesar Rp17,88 triliun, terdiri dari total utang pokok, bunga dan denda yang harus dibayarkan kepada 362 kreditur. PT Pertamina (Persero) menjadi kreditur terbesar dengan nilai Rp6,57 triliun.

Lihat juga: Erick Thohir Tanggapi Surat SBY Terkait Kasus Jiwasraya

"Kami fokusnya menyelesaikan permasalahan commercial-nya, yaitu masalah utang piutang agar di-clear-kan supaya perusahaan bisa berjalan," katanya di Kantor Wakil Presiden, Senin (6/8).

Tak hanya soal utang, ia bilang masalah kepemilikan saham juga menjadi fokus pembenahan pemerintah atas TPI dan TPPI.

Sekadar informasi, Pertamina menggenggam saham TPPI sebesar 70 persen dan pemerintah melalui PPA menggenggam 100 persen saham di TPI, setelah TPI dinyatakan gagal bayar (default) atas obligasi multiyears senilai Rp734 miliar.

"Di situ ada kepemilikan Pertamina dan pemerintah, kepemilikan saham bisa clear agar perusahaan bisa terus berlanjut," imbuh Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]

(ara/bir)