Holding BUMN Ala Erick Thohir Diklaim Bikin Harga Obat Murah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memutuskan untuk membentuk holding BUMN farmasi pada akhir Januari 2020 kemarin. Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir yang perusahaannya menjadi induk dari holding tersebut mengatakan pembentukan demi menjaga biaya produksi obat agar tetap murah.

Dengan biaya produksi yang lebih rendah tersebut diharapkan harga obat bisa turun.

"Harga murah ini amanah ya, kenapa holding terbentuk (karena) satu target pemerintah adalah dalam menjaga biaya produk lebih murah, sangat mungkin dilakukan," katanya, Rabu (5/2).

Ia belum merinci obat apa saja yang bisa ditekan dari proses pembentukan holding tersebut. Pasalnya, pada tahun pertama setelah pembentukan holding, pihaknya akan fokus kepada  strategi Research and Development (RND) dan pengembangan Informasi Teknologi (IT) untuk kepentingan diagnosa penyakit.

Lihat juga: Kementerian BUMN Akan Pangkas BUMN Jadi 100

Selain itu, pihaknya juga akan fokus dalam menyelesaikan tumpang tindih pasar. Sebelum hodling terbentuk, ia mengatakan telah terjadi tumpang tindih pasar obat.

Akibat tumpang tindih tersebut, Kimia Farma dan Indofarma memperebutkan pasar yang sama. Holding farmasi menjadi yang pertama dibuat di masa kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir.

Holding ini dipimpin oleh PT Bio Farma (Persero). Kemudian, PT Kimia Farma (Persero) dan PT Indonesia Farma atau Indofarma (Persero) menjadi anggota holding.

Pembentukan holding farmasi tercantum dalam PP Nomor 76 tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma yang diterbitkan pada 15 Oktober 2019. Selain itu, holding itu juga mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 862/KMK.06/2019 soal inbreng saham.

[Gambas:Video CNN]
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan holding diharapkan bisa mengurangi impor alat kesehatan dan obat-obatan yang saat ini porsinya mencapai 90 sampai 94 persen dari total kebutuhan nasional.

"Total impor alat kesehatan US$750 juta, sedangkan impor bahan baku US$1,3 miliar. Itu 60 persen dari China dan 30 persen dari India," terang Arya.

Nantinya, sambung dia, Kementerian BUMN juga akan bekerja sama dengan sejumlah universitas di Indonesia demi memangkas impor alat kesehatan dan obat-obatan.

Selain mengurangi impor, Arya menyatakan pertumbuhan industri farmasi berpotensi dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5 persen, maka industri farmasi berpotensi meningkat hingga 10 persen.

"Industri farmasi ini di dunia besarnya US$7,6 triliun. Hebatnya lagi pertumbuhan biaya kesehatan negara hampir selalu 2 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi negara itu, jadi kalau Indonesia 5 persen maka biaya kesehatan 2 kali lipatnya jadi 10%. Prospeknya besar sekali," papar Arya.

Lihat juga: Kehadiran Sang Jenderal Tak Jamin BUMN Bakal 'Bersih'

(aud/aud)