Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyebut hanya 752 kecamatan yang sudah memiliki penyalur BBM satu harga dari total 2.352 kecamatan hingga akhir 2019.
"Data yang kami koordinasikan dengan Bappenas, dari total 2.352 kecamatan, yang belum ada penyalur 1.600 kecamatan lagi. Belum lagi level desa," ujar pria yang akrab disapa Ifan ini di Gedung DPR, Jakarta, Jakarta, Rabu (12/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"57 penyalur tahun 2017, 74 penyalur tahun 2018, dan 39 penyalur tahun 2019 yang dibangun oleh Pertamina total 160 lokasi, dan PT AKR 10 lokasi," ungkapnya.
Pertama, faktor keamanan di beberapa lokasi, khususnya di wilayah Papua. Pasalnya, Ifan menyebut daerah tersebut memiliki keterbatasan akses dalam melaksanakan pendistribusian BBM satu harga.
"Kedua, kesulitan dalam memperoleh izin pembangunan dari Pemda, dan (ketiga) sulitnya mencari investor dalam membangun penyalur pada daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta kendala (keempat) dalam menghitung formula harga BBM subsidi," ungkapnya.
Untuk mengatasi masalah ini, ia kemudian mengimbau Pertamina untuk mendongkrak jumlah penyalur khususnya di wilayah 3T, melalui pembangunan Pertamina Shop atau Pertashop.
"Kami mengharapkan Pertamina bisa mengakselerasi Pertashop khususnya di wilayah yang 3T," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ara/sfr)