Pembebasan Lahan Bandara Kediri Belum 100 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Progres pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Kediri diperkirakan kurang lebih 90 persen. Padahal, Bandara Kediri akan dibangun mulai April 2020.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menerangkan pembangunan Bandara Kediri akan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru, termasuk Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Kertosono, dan Jombang.

"Bila dimulai tahun ini, insyallah pada 2020 selesai, bisa digunakan," ujarnya, dikutip dari setkab.go.id, Sabtu (15/2).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi malah lebih optimistis lagi. Dari laporan yang diterimanya, ia mengklaim lahan relatif telah terbebaskan semua. "Tinggal 3-5 hektare (ha). Itu pun bukan di run way," tutur dia.

Lihat juga: Budi Karya Ingin Bandara Kediri Cuma Layani Pesawat Domestik

Area yang telah dibebaskan, ia melanjutkan mencapai 390 ha. Sisa kebutuhannya masih 10 ha. "Koordinasi antara Pemda tingkat 1, 2, investor Gudang Garam juga menghasilkan kesepakatan April akan dilakukan groundbreaking, yang akan selesai 2 tahun," imbuhnya.

Sementara itu, Sukadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri menuturkan masih ada 20 bidang lahan atau 2.200 meter lahan yang belum dibebaskan. Warga Desa Grogol, Kediri, disebut menolak pembebasan lahan.

Per 31 Januari 2020, warga yang menolak pembebasan lahan akan dikenakan konsinyasi. "Sesuai kesepakatan rapat di Jakarta, 16 Januari lalu, mulai Februari akan digunakan dengan konsinyasi untuk sisanya itu," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Sistem konsinyasi ini menitipkan ganti rugi di pengadilan dari diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Lihat juga: Kemenhub Sebut Pembangunan Bandara Kediri 16 April 2020

Salah seorang warga terdampak, Rudiyantyo, mengaku enggan menjual lahannya karena harga yang ditetapkan terlalu murah. Selain itu, proses pembebasan dinilai tidak sesuai dengan sistem business to business. "Kalau pertama karena harga. Sekarang, alasannya karena aturan main business to business," terang dia.

Memang, Rudiyantyo mengatakan harga beli atas lahannya masih di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, harga itu tidak cukup untuk membeli tempat tinggal baru.

Karenanya, apabila sejumlah warga terdampak yang menolak lahannya dibebaskan diajukan konsinyasi, maka ia dan warga lain memutuskan untuk menuntut balik pemerintah daerah.

Anis, warga terdampak lainnya menyebut warga yang menolak mendapatkan tekanan dan paksaan dari aparat untuk menjual lahannya. Menurut dia, masih ada 45 kepala keluarga (KK) yang bertahan. "Mereka semacam kena tekanan, kalau tidak dilepas sekarang, akan dimasukkan konsinyasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Adapun harga yang diputuskan pemerintah untuk lahan pemukiman sebesar Rp750.000/meter, sementara untuk lahan kosong Rp500.000/meter. Harga ini turun dari harga jual sebelumnya ketika pembebasan lahan tahap pertama pada 2017 sekitar Rp1 juta per meternya.

Namun, Sukadi beralasan harga jual turun disebabkan pengadaan lahan tahun tersebut masih murni oleh swasta. Sementara, proyek Bandara Kediri saat ini sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga harga jual pada pembebasan lahan tahap kedua ini menurun dibandingkan dengan sebelumnya.

Sebelumnya, pemerintah telah berencana membangun bandara di Kediri, Jawa Timur, mulai 16 April 2020. Rencananya, bandara tersebut dibangun PT Gudang Garam Tbk di Kediri bagian barat dengan luas lahan sekitar 300-400 ha. (ang/bir)