BPJS Kesehatan Akan Gelar KTT Internasional Jaminan Sosial
BPJS Kesehatan | CNN Indonesia
Jumat, 21 Feb 2020 20:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia melalui BPJS Kesehatan mendapat kepercayaan untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi Internasional bagi para pimpinan (CEO) dan manajer senior program jaminan sosial (social security) sedunia, pada 22-24 September 2020 mendatang di Bali.
Forum yang akan dihadiri lebih dari 150 negara anggota International Social Security Association (ISSA) ini diharapkan dapat merumuskan bagaimana para penyelenggara jaminan sosial dunia mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam konteks kepemimpinan, sumber daya manusia dan inovasi (leadership, managing people and innovation).
"Pencapaian yang dilakukan Indonesia terlebih sebagai negara berkembang telah mampu menciptakan magnet baru dalam pengelolaan jaminan sosial yang mencuri perhatian dunia. Namun pencapaian tersebut tentu harus diiringi oleh upaya peningkatan kualitas layanan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat punya andil besar," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Kamis (20/2).
Selain membahas perihal jaminan sosial dunia, forum ini juga akan berbagi pengalaman dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengelola data-data jaminan sosial sekaligus menciptakan platform pembelajaran dan kolaborasi antar lembaga dalam pengembangan TIK untuk anggota ISSA dari berbagai negara.
Fachmi menambahkan, pekerjaan rumah besar pemerintah saat ini adalah bagaimana membuat program jaminan sosial khususnya Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat terus berkesinambungan dan manfaatnya terus dirasakan oleh masyarakat banyak.
"Sementara itu tantangan global yang muncul saat ini yaitu bagaimana mengelola tingginya ekspektasi publik terhadap program jaminan sosial, di tengah keterbatasan kemampuan finansial serta tingginya biaya pelayanan kesehatan, ditambah beban penyakit saat ini yang terus meningkat," lanjut Fachmi.
Di Indonesia sendiri, dalam kurun waktu 7 tahun, keberadaan program jaminan sosial khususnya Program JKN-KIS terus menghadapi dinamika. Berbagai pencapaian fantastis mulai dari jumlah kepesertaan yang bergerak agresif dalam kurun waktu tersebut kini sudah mencapai 224 juta peserta atau mencakup 85 persen dari seluruh penduduk Indonesia.
Keterbukaan akses layanan kesehatan yang luas tanpa memandang status sosial ekonomi masyarakat yaitu mencapai 765 ribu pemanfaatan per hari, pertumbuhan fasilitas kesehatan baik tingkat dasar maupun rujukan, serta menciptakan ekosistem digital dalam layanan kesehatan.
"Forum ini akan menambah bekal bagi Pemerintah Indonesia dalam perumusan kebijakan Program JKN-KIS ke depan. Di tengah berbagai tantangan dunia dan tantangan pengelolaan program JKN-KIS saat ini, melalui forum antar bangsa tersebut diharapkan dapat mengelaborasi pengalaman negara-negara anggota ISSA dalam pengelolaan jaminan sosial dengan implementasi jaminan sosial di Indonesia," tutupnya.
Berdasarkan penelitian FEB UI, kontribusi total Program JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 triliun. Pada tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp289 triliun. Program JKN-KIS juga meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun.
Di tahun 2016 kehadiran Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan. Tak hanya itu, JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah. Di Era Presiden Jokowi, JKN KIS juga berkontribusi menyumbang 13-14% dari total penurunan Gini Ratio yang terjadi.
Forum yang akan dihadiri lebih dari 150 negara anggota International Social Security Association (ISSA) ini diharapkan dapat merumuskan bagaimana para penyelenggara jaminan sosial dunia mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam konteks kepemimpinan, sumber daya manusia dan inovasi (leadership, managing people and innovation).
"Pencapaian yang dilakukan Indonesia terlebih sebagai negara berkembang telah mampu menciptakan magnet baru dalam pengelolaan jaminan sosial yang mencuri perhatian dunia. Namun pencapaian tersebut tentu harus diiringi oleh upaya peningkatan kualitas layanan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat punya andil besar," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Kamis (20/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fachmi menambahkan, pekerjaan rumah besar pemerintah saat ini adalah bagaimana membuat program jaminan sosial khususnya Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat terus berkesinambungan dan manfaatnya terus dirasakan oleh masyarakat banyak.
Di Indonesia sendiri, dalam kurun waktu 7 tahun, keberadaan program jaminan sosial khususnya Program JKN-KIS terus menghadapi dinamika. Berbagai pencapaian fantastis mulai dari jumlah kepesertaan yang bergerak agresif dalam kurun waktu tersebut kini sudah mencapai 224 juta peserta atau mencakup 85 persen dari seluruh penduduk Indonesia.
Keterbukaan akses layanan kesehatan yang luas tanpa memandang status sosial ekonomi masyarakat yaitu mencapai 765 ribu pemanfaatan per hari, pertumbuhan fasilitas kesehatan baik tingkat dasar maupun rujukan, serta menciptakan ekosistem digital dalam layanan kesehatan.
"Forum ini akan menambah bekal bagi Pemerintah Indonesia dalam perumusan kebijakan Program JKN-KIS ke depan. Di tengah berbagai tantangan dunia dan tantangan pengelolaan program JKN-KIS saat ini, melalui forum antar bangsa tersebut diharapkan dapat mengelaborasi pengalaman negara-negara anggota ISSA dalam pengelolaan jaminan sosial dengan implementasi jaminan sosial di Indonesia," tutupnya.
Berdasarkan penelitian FEB UI, kontribusi total Program JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 triliun. Pada tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp289 triliun. Program JKN-KIS juga meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun.
Di tahun 2016 kehadiran Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan. Tak hanya itu, JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah. Di Era Presiden Jokowi, JKN KIS juga berkontribusi menyumbang 13-14% dari total penurunan Gini Ratio yang terjadi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK