Jokowi Percepat Uji Kartu Prakerja Bagi Korban PHK Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempercepat uji coba program Kartu Prakerja guna meredam dampak tekanan ekonomi akibat wabah virus corona atau Covid-19. Khususnya, untuk menampung para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penurunan aktivitas industri usai corona menyerang. 

Semula, uji coba Kartu Prakerja ditargetkan bisa berlangsung pada April 2020. Namun, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan pemerintah mengupayakan agar bisa dilakukan di akhir bulan ini. 

Bersamaan dengan rencana percepatan, pemerintah turut mengubah lokasi uji coba program tersebut. Semula, rencananya akan diuji coba di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. 

Namun kini diganti ke Manado, Bali, Kepulauan Riau, dan Surabaya yang merupakan daerah utama terdampak virus corona. Sementara Jakarta dan Bandung akan menyusul usai uji coba.

Lihat juga: Pemerintah dan OJK akan Longgarkan Pembayaran Kredit UMKM

"Di akhir bulan ini atau awal April akan kami langsungkan di tiga wilayah terdampak Covid-19, yaitu Manado, Bali, dan Kepulauan Riau. Nanti juga akan ditambah satu wilayah lagi, yaitu Surabaya," ujar Rudy, Kamis (12/3). 

Kendati akan menyasar para pekerja di industri yang terdampak corona, namun Rudy mengatakan pemerintah tetap membuka pintu pelatihan bagi lulusan yang masih menganggur dan pekerja yang ingin menambah keterampilannya. Hal ini sejalan dengan tujuan awal program yang lahir dari janji kampanye Jokowi. 

"Kami tetap buka seluas-luasnya karena Pak Presiden minta ini program jangan dibuat sebagai business as usual," katanya. 

Di sisi lain, Rudy belum bisa memastikan berapa kuota peserta di tiap wilayah, namun program ini tetap menargetkan jumlah peserta nasional mencapai dua juta orang. Sementara dari sisi anggaran, dana yang disiapkan pemerintah tetap mencapai Rp10 triliun.

Lihat juga: Virus Corona, Pemerintah Kaji Gratiskan Iuran BP Jamsostek

Dana itu terdiri dari biaya insentif bagi peserta dan biaya pelatihan keterampilan. Biaya insentif yang diberikan sebesar Rp500 ribu per peserta selama masa pelatihan. Rata-rata waktu pelatihan mencapai satu sampai tiga bulan. 

Bila dikalkulasi dengan jumlah dua juta peserta, maka setidaknya ada Rp1 triliun dana khusus untuk insentif. Sementara sisanya, sekitar Rp9 triliun merupakan biaya pelatihan dengan jumlah bervariasi tergantung jenis pelatihan. 

"Untuk pelatihan, ada yang hanya Rp3 juta, ada juga yang butuh sampai Rp7 juta, Rp8 juta, kan keahliannya beda-beda," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Rudy mengatakan program juga akan melibatkan pemerintah daerah dan Project Manager Officer (PMO). Namun, tidak ada aliran dana dari keduanya. 

"Pemda nanti bantu data untuk penempatan peserta, bisa memanggil industri pula untuk penempatan. Sementara PMO menentukan jenis pelatihan kepada peserta," jelasnya. 

Lihat juga: JK: Ancaman Corona ke Ekonomi Lebih Hebat dari Perang Dagang

Rudy memberi contoh, PMO akan diisi oleh para perusahaan rintisan, seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com, Ruangguru, dan lainnya. PMO, katanya, juga akan mengatur kecukupan kuota dan mekanisme lainnya. 

"Tapi mereka, platform ini tidak mendapat fee, mereka hanya bantu kurasi, tinggal kerja sama business to business ke penyedia pelatihan," katanya. 

Ia turut mengingatkan bahwa peserta yang sudah pernah mengikuti program Kartu Prakerja, nantinya tidak bisa mengikuti lagi. "Satu kali ya sudah, kalau sudah lakukan, tidak bisa lanjut (coba keterampilan) yang lain," pungkasnya. 

Sementara wabah virus corona memang telah menimbulkan tekanan ekonomi di berbagai sektor industri. Salah satu akibatnya adalah perumahan pekerja di industri pariwisata akibat sepinya jumlah kunjungan turis dari luar negeri. 

[Gambas:Video CNN]

(uli/age)