Jokowi Minta Gubernur Siapkan Bansos Atasi Corona di Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta gubernur di seluruh wilayah Indonesia untuk menghitung dampak kesehatan dan ekonomi dari pandemi virus corona. Kemudian, ia ingin gubernur langsung menyiapkan bantuan sosial (bansos) guna menanggulangi dampak penyakit covid-19 tersebut.

"Siapkan social safety net-nya, bantuan sosialnya, tolong disiapkan. Lalu, dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan kita dalam sediakan stok pangan betul-betul ada," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Selasa (24/3).

Menurutnya, pemberian bansos melalui perhitungan potensi dampak perlu dilakukan berdasarkan kebijakan yang diterapkan agar tepat sasaran. Misalnya, kebijakan yang mungkin berdampak ke ekonomi masyarakat adalah ketika sekolah diliburkan, kantor ditutup, dan tempat-tempat transaksi ekonomi, seperti pasar ditutup.

"Kalau ingin lakukan (kebijakan), begitu kebijakan setelah itu dilakukan, tolong betul-betul disiapkan (kebijakan lanjutannya)," imbuh dia.

Lihat juga: Santunan Rp15 Juta untuk Keluarga Korban Meninggal Corona

Kepala negara meneruskan, bila kantor, sekolah, dan pasar ditutup, maka gubernur perlu menghitung berapa banyak pekerja yang akan menganggur bahkan kehilangan pendapatan. Khususnya, para pekerja harian, seperti pedagang asongan, supir, tukang becak, dan para pengusaha mikro kecil lainnya.

Dari situ, sambung Jokowi, pemerintah daerah harus mengkalkulasi berapa kebutuhan bansos kepada masing-masing kalangan pekerja dan berapa ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyaluran bansos perlu diberikan agar daya tahan dan daya beli masyarakat tetap ada. "Bansos kepada mereka harus disiapkan, jangan kita (pemerintah) hanya menutup tapi tidak dibarengi dengan kebijakan bantuan sosial dan social safety net, untuk mendukung kebijakan yang sudah dibuat," tekannya.

Lihat juga: Corona, Jokowi Tambah Kartu Sembako Murah Jadi Rp200 Ribu

Selain itu, ia turut menginginkan agar gubernur bisa jeli melihat ketersediaan bahan pokok di daerah. Tujuannya, jangan sampai kebijakan yang sudah dipetakan tidak bisa benar-benar dijalankan karena salah perhitungan pasokan.

Kemudian, bila APBD memiliki ruang yang terbatas, ia kembali mengingatkan gubernur agar bisa menerapkan kebijakan realokasi dan refocusing anggaran sesuai instruksinya beberapa hari lalu.

Caranya, dengan memangkas anggaran pengeluaran yang tidak prioritas, misalnya perjalanan dinas, pertemuan pejabat, dan pos-pos lain yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Lihat juga: Jurang Kemiskinan di Balik Seruan WFH Karena Corona

Jokowi turut memberikan gambaran beberapa skenario ekonomi dengan dampak sedang kepada para gubernur. Skenario ini diharapkan bisa menjadi gambaran mitigasi untuk para kepala daerah.

Misalnya, bila skenario tekanan ekonomi sedang, maka ada potensi penurunan pendapatan kalangan buruh. Tekanan besar akan dirasakan oleh buruh di Nusa Tenggara Barat.

"Akan ada penurunan pendapatan kurang lebih 25 persen karena itu hitungan kita mampu bertahan sampai Juni sampai September (2020)," ungkapnya.

Lihat juga: Jokowi Minta Menkes Perjelas Rincian Biaya Perawatan Corona

Kemudian untuk petani dan nelayan, potensi penurunan terbesar ada di Kalimantan Barat. Proyeksi potensi penurunan pendapatan mencapai 34 persen, dengan daya tahan antara Oktober sampai November 2020.

Lalu, untuk pedagang mikro dan kecil, kondisi terberat kemungkinan akan terjadi di Kalimantan Utara dengan penurunan pendapatan 35 persen. Daya tahan kemungkinan hanya sampai Agustus hingga Oktober 2020.

"Untuk tukang ojek dan supir, yang terberat di Sumatera Utara, turunnya sampai 44 persen," pungkasnya.

(uli/bir)