Pengusaha Janji Tak Kerek Harga Makanan Meski Tertekan Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengusaha makanan dan minuman memastikan pelaku usaha tak akan mengerek harga barang walaupun penyebaran wabah virus corona belakangan ini cukup menekan usaha mereka. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman mengatakan pelaku usaha tak memikirkan untung rugi di tengah masalah tersebut.

Yang dipikirkan dari sisi dunia usaha adalah sisi kemanusiaan.  "Walau dolar AS naik, kami akan mengurangi margin, bahkan jika kondisi minus (kami) tetap jalan. Tidak bicara untung atau rugi. Dalam 1-2 bulan pasti (minus). Tapi dalam setahun semoga bisa cepat selesai," ucapnya kepada CNNIndonesia.com awal pekan kemarin.

Meskipun tak berharap untung, pengusaha tetap berharap bantuan pemerintah. Bantuan tersebut berbentuk kelancaran jalur distribusi logistik.

Pihaknya meminta pemerintah untuk tidak menutup jalur logistik meskipun nantinya pemerintah memutuskan melakukan lockdown di DKI Jakarta agar penyebaran wabah virus corona tidak meluas.

Lihat juga: Pengamat Sebut Kebutuhan Dasar Gratis Saat Karantina Wilayah

Agar permintaan tersebut bisa berjalan, Adhi meminta pemerintah mematangkan skema distribusi sebelum memutuskan untuk melakukan lockdown. Tujuannya, agar masyarakat memiliki kecukupan logistik saat berada di rumah ketika kebijakan tersebut ditempuh pemerintah.

"Masalahnya kalau ada karantina distribusi seperti apa. Hari ini dilanjutkan juga dalam rapat terbatas bahwa kemungkinan dijalankan adalah karantina wilayah artinya arus barang tetap jalan tapi diawasi," katanya.

Adhi mengatakan kelancaran distribusi diperlukan karena saat ini gudang logistik hanya mampu menampung barang untuk kebutuhan kurang lebih 2 minggu. Selebihnya, mereka membutuhkan pasokan dari pusat. 

Ia tak berkeberatan kalau pembukaan jalur logistik tersebut nantinya dilakukan secara ketat asalkan arus barang tetap lancar.

[Gambas:Video CNN]
"Jadi distribusi tetap jalan, tidak berhenti. Tapi diawasi, misalnya surat jalan harus jelas dari mana mau dikirim kemana, itu harus jelas," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana menuturkan tak ada yang perlu dikhawatirkan dari sisi logistik. Menurutnya, pelaku usaha akan menyesuaikan dengan ketetapan pemerintah.

Akan tetapi, ia menegaskan kewajiban menjamin ketersediaan pasokan pangan selama lockdown adalah tanggung jawab pemerintah. 

"Pengusaha tidak memiliki kemampuan untuk menjamin ketersediaan selama lockdown itu kewajiban pemerintah. (Kewajiban) dunia usaha jelas tidak boleh menarik keuntungan dan bagaimana cara kami memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa akses kebutuhan pokok mereka sehari-hari terutama di kalangan ritel," ucapnya.

Lihat juga: YLKI Ingatkan Hak Konsumen Terpenuhi Jika Karantina Wilayah

Ia juga meminta pemerintah memikirkan dengan seksama nasib masyarakat kelas menengah ke bawah yang mendapatkan upah harian. Pasalnya, dengan musibah ini pendapatan mereka tergerus drastis, apalagi jika pemerintah betul-betul menerapkan lockdown.

"Harus diperhatikan pemerintah adalah keluarga kita yang masih kerja dengan upah harian, itu yang harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana mereka bisa hidup sementara transportasi down, pusat belanja juga tutup, itu yang harus dipikirkan," katanya. (ulf/agt)