Komisioner KPPU Guntur Saragih menyatakan informasi yang ada di publik belum bisa menjadi bagian pemeriksaan yang utuh. Makanya, pihaknya harus mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif dari Kementerian BUMN terkait mafia alat kesehatan.
"Kami baru dengar soal mafia dari Pak Erick. Mungkin memang ada info di publik, mudah-mudahan kami bisa dapat penjelasan lebih lengkap dan resmi dari Kementerian BUMN," ucap Guntur dalam video conference, Kamis (23/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah ada proses pemeriksaan, kami baru bisa tentukan apakah memang ada pelanggaran atau tidak," jelas Guntur.
"Kita ada pabriknya tapi bahan bakunya dari luar negeri. Nah, di Indonesia hanya sebagai tukang jahitnya pabrik APD ini. Orang yang dari luar negeri ini hanya kasih bahan bakunya, bawa ke tukang jahit dia bayar dan dia ambil bahannya. Itu yang terjadi selama ini," papar Arya.
Menurut Arya, kejadian tersebut tidak hanya terjadi pada APD, tetapi juga masker medis dan peralatan ventilator. Semua perangkat tersebut impor. Selain itu, obat-obatan pun Indonesia baru membeli bahan baku dari India.
Dari beberapa kejadian tersebut, menurut Arya, Erick sempat menyatakan Indonesia sibuk dengan perdagangan tetapi tidak berusaha membangun industri dalam negeri untuk alat kesehatan. Makanya, Indonesia benar-benar kesulitan ketika wabah seperti virus corona ini menyebar di dalam negeri.
"Dengan itu dilihat ada mafia besar baik global dan lokal yang bergabung. Jadi ini jelas dari permintaan PresidenJokoWidodo untuk memberantas mafia dengan bangun industri lokal, industri farmasi sehingga bisa produksi sendiri apa kebutuhan kita," pungkasArya. (aud/age)