Alasan Pemerintah Kartu Prakerja Tidak Murni BLT

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengungkapkan program kartu prakerja tidak bisa murni dilaksanakan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena konsep awal program memang tak memberikan insentif untuk 'bantalan' hidup peserta. Namun, untuk memberikan pelatihan guna meningkatkan keterampilan.

"Apakah terpikirkan kartu prakerja jadi BLT murni? Kartu prakerja ini tidak kami pikirkan dari awal jadi BLT," ujar Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja Mohammad Rudy Salahuddin dalam diskusi virtual, Rabu (29/4).

Lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi UKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu mengatakan kartu prakerja tidak bisa menjadi BLT karena tidak memiliki basis data tetap seperti program bantuan sosial (bansos) lain.

Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) Kementerian Sosial. Begitu pula dengan data penerima program bansos di kementerian/lembaga lain.

Lihat juga: Ekonom Kritisi Segudang Masalah Hukum Kartu Prakerja

"Kami pun tidak punya data korban PHK dan yang dirumahkan seperti sekarang ini. Kalau korban PHK mungkin bisa dari BP Jamsostek, kalau perusahaan iuran dan urus PHK-nya itu baru terdata, tapi perlu waktu berbulan-bulan juga," katanya.

Karenanya, pemerintah melihat kartu prakerja tetap perlu dibuat seperti skema saat ini. Bahkan, skema yang berjalan pun sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar tetap bisa memberikan insentif langsung ke peserta karena mempertimbangkan besarnya tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona atau covid-19.

Hal ini tercermin dari alokasi biaya yang sebelumnya lebih banyak diberikan ke pelatihan dengan rata-rata Rp5 juta, kini hanya tinggal Rp1 juta. Kelebihannya dialihkan menjadi insentif dengan nominal Rp3,55 juta per peserta.

Lihat juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang III Ditutup Besok

Anggaran total pun meningkat dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Begitu juga dengan target peserta dari 2 juta menjadi 5,6 juta dengan sasaran utama para korban PHK.

"Jadi kami berusaha menyasar 25 persen orang termiskin di Indonesia, bahkan diperluas menjadi 40 persen termiskin," imbuhnya.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Pungky Sumadi menyebut kartu prakerja tidak bisa menjadi BLT murni karena tujuannya untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Hal ini diharapkan bisa mendongrak daya saing pekerja Indonesia dari negara-negara lain.

Lihat juga: Peserta Program Kartu Prakerja Naik Jadi 288 Ribu Orang

"Seperti yang diketahui, 57 persen pekerja kita (Indonesia) adalah pendidikan SMP ke bawah, itu tidak ada skill (keahlian). Produktivitas Indonesia juga terendah di ASEAN, bahkan dibandingkan Singapura, hanya seperempatnya," ucap Pungky.

Lebih miris lagi, menurut risetnya, kualitas tingkat pendidikan sarjana di Indonesia setara dengan lulusan SMA di negara-negara Skandinavia. Indonesia, katanya, lemah di penguasaan matematika, engineering, dan lainnya.

"Jadi konsep program ini tidak bisa jadi BLT," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(uli/bir)