Jokowi Janji Perbaiki Masalah Data dalam Pembagian Bansos

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui masih ada masalah dalam proses pendataan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) di tengah penyebaran virus corona. Hal itu khususnya terjadi pada pembagian bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) tahap pertama.

"Memang ada satu, dua, tiga yang berkaitan dengan data itu masih belum bisa diperbaiki," kata Jokowi, Rabu (13/5).

Namun, ia berjanji akan memperbaiki proses pendataan masyarakat penerima bansos pada pembagian BLT tahap kedua bulan depan.

Dengan demikian, semua pihak yang membutuhkan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dan tidak ada tumpang tindih pemberian bansos.

Lihat juga: Jokowi Singgung Aparat Desa soal BLT Baru Cair 10 Persen

"Tapi nanti pada tahapan kedua bulan depan bisa diperbaiki lagi," imbuh Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan pemerintah memang masih terus memperbarui data masyarakat yang berhak menerima bansos, baik BLT maupun program bansos lainnya, khususnya untuk data warga di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

"Untuk wilayah Jabodetabek tentu masih jauh dari kesempurnaan, kami juga terus update (perbarui) data," ujar Juliari.

Menurut dia, pembagian bansos pada tahap pertama masih banyak yang tumpang tindih. Karenanya, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda).

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, sejumlah pemerintah kota dan pemerintah kabupaten juga sempat menarik data yang disampaikan ke pemerintah pusat. Ini karena data yang diberikan belum menuliskan seluruh warga yang membutuhkan bantuan pemerintah.

"Ada cukup banyak kabupaten dan kota menarik lagi karena ada beberapa warga yang terdampak tapi belum didata. Proses masih berjalan terus," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan manipulasi data orang miskin kerap dilakukan pemerintah daerah. Manipulasi dilakukan demi mendapatkan bansos dari pemerintah pusat.

Lihat juga: Bappenas Bocorkan Kegemaran Daerah Manipulasi Data Kemiskinan

Manipulasi tersebut diketahui ketika pemerintah berencana menggelontorkan bansos. Saat melakukan pendataan penerima bansos, pemerintah daerah menyebutkan jumlah orang miskin di daerah mereka bertambah.

"Ketika ada pembagian bansos, pemerintah daerah pun mengatakan jumlah orang miskin bertambah," ucap Suharso dalam video conference, Selasa (12/5).

Namun, pengakuan berbeda mereka berikan tatkala pemerintah sedang mendata jumlah orang miskin untuk pendataan tingkat kemiskinan. Saat didata, maka sikap pemerintah daerah berubah. (aud/bir)