Komisioner KPPU Guntur Saragih menyebut penyebab distribusi tidak lancar karena keterlambatan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI). Sehingga, KPPU akan meningkatkan status pengawasan menjadi proses inisiatif di penegakan hukum.
"Persoalan gula pasir telah bergeser dari keterlambatan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) menjadi ketidaklancaran distribusi produk," ungkapnya seperti dikutip dari surat resmi yang diterima oleh CNNIndonesia.com pada Kamis (14/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, KPPU menilai jumlah kuota impor gula dalam persetujuan impor seharusnya mencukupi kebutuhan. Namun karena pengeluaran izin yang terlambat, realisasi pun terhambat. Hal tersebut mengakibatkan masih tingginya harga gula di pasaran meski penerbitan PSI mengizinkan impor sebanyak 400 ribu ton gula pasir.
Kajian KPPU menunjukkan bahwa pada periode Mei 2020, harga gula rata-rata nasional di pasar tradisional mencapai 44 persen lebih mahal dari harga acuan penjualan tingkat konsumen, sementara di pasar ritel modern mencapai 24 persen di atas harga acuan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyoroti harga gula pasir yang tak kunjung turun sejak beberapa bulan terakhir. Kata dia, rata-rata harga gula saat ini sebesar Rp17 ribu hingga Rp17.500 per kg.
"Ini masih saya kejar harga gula. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) gula ada di Rp12.500 per kg," imbuhnya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk mencari tahu di mana letak persoalan yang membuat harga bawang merah dan gula pasir jauh di atas harga acuan. Jokowi memerintahkan 'pembantunya' mengecek apakah ada masalah distribusi atau ada pihak yang mempermainkan harga pangan.
"Saya ingin ini dilihat masalahnya ada di mana, urusan distribusi atau memang stok kurang atau memang ada yang sengaja mempermainkan harga. Saya minta cek di lapangan," jelas Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
(wel/age)