Kemenkeu Ramal Ekonomi Daerah Bergantung Tambang Akan Muram

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan mengungkap perekonomian daerah-daerah yang bergantung pada komoditas hasil pertambangan akan suram.

Peneliti Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto mengungkap berdasarkan kajian yang ia lakukan, wilayah tambang di pulau Kalimantan, akan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif meski memiliki Pedapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang yang tinggi.

Seperti Kabupaten Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser Kertanegara, Kabupaten PPU, Kabupaten Kukar, serta Kota Samarinda dan Banjarbaru.

"ini artinya daerah mereka laju pertumbuhan ekonominya sudah mulai negatif dan ini harus menjadi early warning system pemerintah daerah agar melakukan transisi, dan memikirkan bagaimana daerah hidup pasca tambang," ujarnya dalam webinar yang digelar Auriga Nusantara, Kamis (14/5).

Transisi perekonomian tersebut dapat dilakukan dengan mengelola dana bagi hasil tambang untuk mendorong sektor non tambang. Misalnya dengan mencontoh yang pernah dilakukan di Kabupaten Bojonegro; menginvestasikan uang hasil sumber daya alam sebagai dana abadi.

Lihat juga: Harga Minyak Dunia Bangkit, Sentuh US$31 per Barel

Jika hal tersebut tak dilakukan, maka daerah tersebut akan mengalami apa yang disebut sebagai "kutukan sumber daya alam". Selain pertumbuhan ekonomi yang negatif, gejala awal dari masalah tersebut adalah lemahnya tata kelola pemerintahan.

"Biasanya daerah yang tambangnya sangat basar, disparitas pendapatannya sangat tinggi, kantong kemiskinannya besar, masyarakat lokalnya justru teralneasi dari industri tambang yang bergerak di daerah tersebut," jelasnya.

Sementara itu, Peneliti Pusat Penelitian LIPI Yogi Setya Permana mengingatkan pengelolaan tambang yang diatur pemerintah dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) bakal memperburuk keadaan tersebut.

Sebab, dalam beleid tersebut menjadikan pengelolaan tambang tersentralisasi dan berpotensi memperparah ketimpangan ekonomi di daerah. Sumber daya alam akan sulit dikelola secara mandiri oleh daerah, sementara ketika hasil tambang sudah habis, daerah akan kehilangan kemampuan untuk mengembangkan perekonomiannya di sektor lain.

"Pemerintah daerah kalau ada masalah akan bilang, ini bukan wilayah saya dan wewenang semua ada di Jakarta. Bahkan Pak Jokowi sendiri pernah bilang, Indonesia terlalu besar dan tak mungkin diurus oleh satu pintu,"katanya.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/agt)