RUU Cipta Kerja, Pemerintah Ingin Izin Usaha Berbasis Risiko

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dan Badan Legislasi DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja melalui rapat secara virtual Rabu (20/5).

Agenda pembahasan dalam rapat tersebut meliputi daftar inventaris masalah (DIM) pada bagian konsideran, Bab I dan Bab II. Salah satunya mengenai definisi perizinan berusaha yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3).

Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Elen Setiadi yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan pemerintah mengusulkan ditetapkanya perizinan berbasis resiko dalam RUU Cipta Kerja

Dengan penetapan itu, nantinya seluruh bentuk perizinan berusaha akan disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam pasal-pasal dalam ruu tersebut supaya tak lagi menggunakan bentuk perizinan lama dalam undang-undang yang sudah ada.

Lihat juga: Lantik Eselon I, Airlangga Singgung PHK hingga Kartu Prakerja

"Di mana untuk perizinan yang resikonya lebih rendah dalam hal ini rendah dan menengah itu nanti akan menggunakan standar. Jadi tidak perlu permohonan. Kecuali, yang resikonya tinggi diperlukan suatu proses administratif dan permohonan," jelas Ellen.

Ia mencontohkan perizinan untuk sektor pariwisata tak akan lagi diperlukan karena dampaknya terhadap keberlangsungan lingkungan hidup rendah.

"Sektor yang sudah kita analisa, misalanya untuk pariwisata itu tentu resikonya rendah, itu pakai standar saja," jelasnya.

Kendati demikian, ia menyampaikan bahwa sektor lain yang resikonya tinggi karena seperti sumber daya alam tetap memerlukan proses permohonan izin.  Tujuannya, agar pemerintah tetap bisa mengendalikan dampak kegiatan usaha tersebut kepada lingkungan dan masyarakat sekitar.

Lihat juga: Nunggak BPJS Kesehatan Kini Terancam Denda Rp30 Juta

"Jadi memang nanti sektor itu harus diperhitungkan resikonya dengan kriteria. Kami sedang melakukan analisa untuk semua sektornya," tegas Ellen.

Dalam pembahasan tersebut ia juga menyetujui usul dari fraksi PPP yang menambahkan kata "pemberian" sebelum kata "legalitas".

Sehingga definisi perizinan dalam ayat tersebut berbunyi: "Perizinan berusaha adalah pemberian legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan usahanya."

Secara umum ada 75 DIM yang dibahas dalam rapat pemerintah bersama Baleg DPR tersebut. Selain perizinan berusaha ada 38 DIM lainnya yang mengalami perubahan redaksional. Di luar itu 11 DIM tak mengalami perubahan dan 25 DIM mengalami perubahan substansial.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/agt)